Perpres 33/2020 Dinilai Menyusahkan Anggota DPRD, Presiden Diminta Revisi

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi I DPRD NTB, Najamuddin Mustafa. Foto: rul
ANGGOTA Komisi I DPRD NTB, Najamuddin Mustafa. Foto: rul

MATARAM – Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) terus menjadi polemik di kalangan anggota DPRD NTB. Sebab, pemberlakuan Perpres tersebut berkonsekuensi terhadap pemangkasan pendapatan uang perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) anggota legislatif, baik ke dalam dan luar daerah. Kondisi itu menyebabkan beban keuangan anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota di NTB kian parah. 

“Jika dulu saat pulang kunjungan kerja ke luar maupun ke dalam daerah, ada sisa yang bisa kami berikan ke rakyat untuk sekadar beli semen. Kalau sekarang, enggak ada sama sekali sisa apapun yang bisa diberi ke rakyat,” tegas anggota Komisi I DPRD NTB, Najamuddin Mustafa, Selasa (27/4/2021). 

Bacaan Lainnya

Menurut politisi PAN itu, pemberlakuan Perpres 33 dirasa tidak adil. Argumennya, anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota yang tiap saat bersinggungan dengan rakyat justru tidak diberi perhatian apapun oleh pemerintah. Pada saat yang sama, ulasnya, anggota DPR RI yang memiliki hak protokoler dengan disediakan rumah dinas serta fasilitas lainnya oleh negara, justru tidak dikenakan aturan pemberlakuan Perpres tersebut. Pendek kata, Perpres 33 yang berjalan sejak tahun 2021 itu sangat tidak adil dan tidak berpihak ke warga daerah. 

Baca juga :  TNI-Polri Bersihkan Sampah di Pantai Kelating

“Aneh, DPRD provinsi yang jadi ujungtombak Presiden bertemu dengan rakyat setiap harinya malah terlihat enggak diperhatikan. Anggota DPR RI yang jarang pulang ke dapil bertemu rakyat, justru semua fasilitas kedinasan untuk menunjang kinerjanya dibiayai oleh negara,” sindirnya dengan nada kesal. 

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB itu mendesak Presiden Joko Widodo bisa merevisi Perpres 33/2020 tersebut. Dengan merasa regulasi tersebut sangat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD. Pimpinan dan anggota DPRD seringkali berhadapan langsung dengan konstituen, yang konsekuensinya ialah kebutuhan dana yang lebih. Masalahnya, kebutuhan itu tidak dapat dianggarkan dalam program atau kegiatan APBD.

“Makanya lewat kelebihan perjalanan, itu yang kami berikan ke mereka yang datang ke rumah,” ulasnya.

Najamudin mengklaim regulasi tersebut mengakibatkan pimpinan dan anggota DPRD tidak bisa optimal dalam melaksanakan tugas perjalanan dinas, baik di luar maupun dalam daerah. Hal ini dipicu biaya perjalanan dinas sangat tidak mencukupi kebutuhan operasional selama pelaksanaan perjalanan. Sebelum ada Perpres 33, perjalanan ke luar daerah berkisar antara Rp15 juta sampai Rp16 juta per orang. Dengan aturan sekarang berkisar hanya Rp7 juta, yang dinilai tidak dapat membantu pergerakan mereka menjalankan tugas.

Menurut pandangannya, ada permasalahan substantif dalam Perpres tersebut. Norma Perpres 33 Tahun 2020 dinilai tidak sesuai dengan amanat pembentukannya dalam ketentuan Pasal 49 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Nomor 5). Selain itu, Perpres ini juga berpotensi bertentangan dengan konsep otonomi daerah.

Baca juga :  Buka Pariwisata Rawan Terjegal Zona Merah Corona, Adu Sprint Penyebaran Vs Vaksinasi

“Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa desentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah, dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya,” tandas Najamuddin. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.