KPU Kecam Paslon Langgar Prokes Saat Daftar, Bawaslu Ingatkan Tidak Ada Kerumunan

  • Whatsapp
I Wayan Wirka. Foto: gus hendra
I Wayan Wirka. Foto: gus hendra

DENPASAR – Nada suara Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, spontan meninggi menanggap adanya paslon Pilkada 2020 di Bali yang melanggar protokol kesehatan (prokes) saat mendaftar ke KPU. Dia mengecam terjadinya keramaian yang mengiringi atau dibawa paslon tersebut ke KPU, padahal kerumunan orang rentan menjadi klaster baru penyebaran virus Corona. “Mereka itu calon kepala daerah yang menjadi panutan orang banyak. Ini kok malah melanggar?” serunya, Rabu (9/9/2020).

Selain menyayangkan, Lidartawan mengaku kecewa ada paslon melanggar prokes meski KPU kabupaten/kota sudah ada koordinasi dengan narahubung paslon. Dia juga bilang sejak jauh-jauh hari menegaskan jangan bawa banyak orang saat pendaftaran. “Apa esensinya bawa banyak orang begitu coba? Kok seperti tidak ada empati dengan kondisi kita saat ini, yang angka terpapar dan korban meninggal cukup tinggi?” cetusnya bernada kesal.

Bacaan Lainnya

Lebih jauh diutarakan, pendaftaran paslon di Bangli dan Denpasar dinilai sebagai contoh baik sikap parpol dan elitenya dalam mematuhi prokes. Dia minta sikap taat prokes itu bisa dijalankan saat penetapan paslon pada 23 September mendatang. Lidartawan berkata tidak mau tahu bagaimana caranya paslon dan parpol mengupayakan, yang jelas tidak boleh ada kerumunan dalam jumlah besar di tahapan selanjutnya. Apalagi Presiden Joko Widodo, dalam pemberitaan di media, menyerukan jangan sampai Pilkada Serentak 2020 menjadi klaster baru Corona.

Baca juga :  Jalan Siligita Kembali Tergenang Air

“Saya sudah koordinasi dengan Pak Wakapolda Bali, agar nanti kalau ada kerumunan lagi saat tahapan pilkada agar dibubarkan saja. Kita mau pilkada ini berlangsung aman, damai, dan masyarakat tetap terjaga kesehatannya di masa pandemi. Kalau melanggar lagi, jangan salahkan kalau paslon atau parpol dirisak oleh masyarakat,” tandasnya.

Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, menyuarakan pendapat senada. Kata dia, belakangan ini tren kasus Corona di Bali masuk tahap mengkhawatirkan. Seyogianya itu jadi perhatian utama paslon, khususnya mematuhi prokes dengan tidak membuat kerumunan.

Untuk tahapan penetapan paslon, Wirka bilang Bawaslu Bali menginstruksikan ke Bawaslu kabupaten/kota mengirim imbauan menaati prokes ke parpol dan paslon melalui narahubung, yang ditembusan ke KPU dan kepolisian. Jika itu dicueki, dia mengatakan, “Ketika ada peristiwa bertentangan dengan protoko kesehatan saat pengumuman, kami akan disampaikan ke polisi untuk ditindaklanjuti.”

Menurutnya, bila saat kampanye dengan KPU mengatur peserta maksimal 100 orang tapi yang datang melebihi itu, Bawaslu berwenang mencegah peserta masuk tempat kampanye. Kalau tidak diindahkan, Bawaslu dapat memberi saran ke kepolisian untuk membubarkan kampanye.

“Prinsipnya, jika ada pelanggaran protokol kesehatan oleh paslon, kami akan memberi saran perbaikan. Tapi bila itu tidak diikuti, kami akan proses menjadi penanganan pelanggaran. Ini menjadi rekomendasi Bawaslu, karena melanggar tata cara mekanisme dan prosedur pelaksanaan pilkada,” tandas komisioner berpostur tegap itu. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.