KPU Bali Simulasi Dua Desain Surat Suara, Bisa Hemat Anggaran Pemilu 2024

ARIEF Budiman mendapat penjelasan dari petugas KPPS di TPS 02 sebelum menggunakan hak suara, saat simulasi memilih dengan desain satu lembar surat suara, Kamis (2/12/2021). Foto: hen
ARIEF Budiman mendapat penjelasan dari petugas KPPS di TPS 02 sebelum menggunakan hak suara, saat simulasi memilih dengan desain satu lembar surat suara, Kamis (2/12/2021). Foto: hen

DENPASAR – Dua TPS dengan pemilih, peralatan dan perangkat ad hoc dihadirkan di halaman kantor KPU Bali, Kamis (2/12/2021). TPS itu sebagai wahana simulasi pemilu dengan dua desain surat suara yang disederhanakan untuk lima jenis pemilihan, yang berimplikasi terhadap cara pemilih pada Pemilu 2024. Simulasi lebih ditekankan kepada pemberian dan penghitungan suara, dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan.

Simulasi ini dihadiri jajaran komisioner KPU RI, Bawaslu RI, Forkopimda Bali, Bawaslu Bali, komisioner KPU kabupaten/kota seluruh Bali, dan sejumlah komisioner KPU dari Jawa dan Sumatera. Mantan anggota Ketua KPU Bali, Ketut Lanang Prabawa; dan mantan KPU Bali dan juga KPU RI, I Gusti Putu Artha, juga ikut hadir.

Bacaan Lainnya

Anggota KPU RI, Arief Budiman mengatakan, proses penyederhanaan desain formulir dan surat suara itu sangat panjang. Selain diskusi internal, KPU RI juga melibatkan LSM dan media untuk memberi masukan. Yang awalnya ada enam model surat suara, jadi mengerucut ke tiga model. “Hari ini kita simulasi model 1 dan 3, dan hasilnya kami bawa ke DKPP, Bawaslu dan DPR RI,” jelasnya di sela-sela simulasi.

Baca juga :  HGN di SMK PGRI 5 Denpasar, Komitmen Tingkatkan Profesionalisme dan Dedikasi Guru

Ide penyederhanaan surat suara, sebutnya, tidak lepas dari Pemilu 2019 yang membuat penyelenggara kelelahan dan harus banyak menyalin formulir. Penggunaan teknologi informasi (TI) dipilih sebagai opsi agar semua dapat dilakukan efektif, efisien dan ramah lingkungan. Prinsipnya, dengan memperhatikan situasi pandemi, KPU mendesain mengurangi sentuhan antar-orang pada Pemilu 2024. Beberapa diatur sendiri oleh KPU, tapi yang diatur dalam undang-undang (UU) mesti disetujui DPR RI untuk disesuaikan.

Komisioner Evi Novida Ginting Manik menambahkan, tantangan Pilkada dan Pemilu sangat berbeda, karena Pilkada minim surat suara. Tantangan KPU untuk kemudahan menghitung suara yakni menyiapkan peta jalan Pemilu dengan menyederhanakan surat suara, formulir dan menyiapkan aplikasi Sirekap. “Nanti kita hitung berapa waktu dari pemilih (di simulasi) masuk TPS sampai selesai, kita hitung berapa waktu untuk desain tiga lembar dan satu lembar, karena harus lihat DCT di TPS,” urainya.

Dari simulasi di Sulawesi Utara, Evi menyebut rerata waktu pemilih dengan tiga lembar surat suara selama 2 menit 38 detik, dan 2 menit untuk satu lembar. Jika waktu dapat diefisienkan, sambungnya, pembuatan TPS juga dapat dikurangi. “Kalau misalnya satu TPS maksimal 300 orang, tapi waktu memilih bisa diefisienkan, kapasitas satu TPS bisa ditingkatkan jadi 500 orang misalnya. Ini berkonsekuensi pembuatan TPS bisa dikurangi, dan anggaran Pemilu juga bisa dihemat,” tegasnya.

Baca juga :  Digaji Rp1 Juta, PTPS Kawal Pergerakan Surat Suara

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, memuji KPU yang terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas proses demokrasi, misalnya lewat aplikasi Sirekap dan Sipol. Soal simulasi, mengutip pengalaman di Sulawesi Utara, dia menyebut pemilih kesulitan membuka surat suara karena bilik tidak cukup lebar. Kemudian sulit masukkan ke kotak suara karena kertasnya besar. “Ini yang perlu diperhatikan rekan-rekan KPU,” sarannya.

Dipilihnya Bali sebagai salah satu tempat simulasi, sangat disyukuri Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Meski menyiapkan dalam waktu singkat, dia berharap tidak mengurangi harapan KPU RI untuk mendapat gambaran nyata saat Pemilu. Surat suara, lugasnya, bukan sekadar selembar surat, tapi harus dimaknai sebagai bagaimana keinginan masyarakat bisa diterjemahkan KPU untuk meningkatkan kesejahteraan pemilih.

“Untuk desain tiga surat suara, pemilih mendapat surat untuk Pilpres dan DPR RI, DPD RI, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota. Untuk desain satu lembar, pemilih memastikan dulu pilihannya dengan informasi lembar peserta pemilu di bilik suara,” bebernya.

Seorang pemilih pada simulasi, Gde Suardana, berkata lebih cepat memilih dengan desain tiga surat suara. Desain satu lembar, pemilih mesti membuka lembaran DCT di TPS. “Karena tempelan DCT sesuai nomor urut parpol, kemungkinan parpol yang nomor urut besar protes karena posisinya di belakang. Itu sih prediksi saya,” cetus mantan Ketua KPU Buleleng itu. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.