Komisi 4 DPRD Karangasem Soroti Pelayanan RSUD, Juga Posisi Pengangkatan P3K Disdikpora

RAKER Komisi 4 DPRD Karangasem bersama BKPSDM, RSUD Karangasem, dan Dinas Pendidikan Karangasem, Senin (22/5/2023). Foto: ist

POSMERDEKA.COM, KARANGASEM – Komisi 4 DPRD Karangasem menggelar rapat kerja (raker) bersama BKPSDM, Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, dan Dinas Pendidikan Karangasem, Senin (22/5/2023). Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi 4, I Komang Rena, memaparkan raker dilakukan karena sejumlah pertimbangan.

Untuk di RSUD Karangasem, yang dibahas adalah terkait dengan pelayanan kesehatan. Terlebih sebelumnya di media sosial sempat ramai ada informasi penelantaran jenazah. Dewan ingin mengklarifikasi bagaimana peristiwa yang sebenarnya. Apakah betul itu karena terkait pelayanan, karena pelayanan sifatnya kompleks.

Bacaan Lainnya

“Dan, memang setelah dijelaskan oleh pihak rumah sakit, kita sudah mendapat klarifikasi bahwa tidak ada penelantaran jenazah. Benang merahnya itu adalah BPJS karena tidak aktif,” kata Rena.

Rena melanjutkan, belajar dari kejadian itu, Komisi 4 sepakat akan rapat dengar pendapat dengan BPJS dan Dinas Sosial. Sebab, ada banyak BPJS yang tidak aktif. Dia berharap masyarakat kelak tidak mempunyai masalah yang sama. “Biar tidak ada simpang siur,” sambungnya.

Terkait dengan Disdikpora, dia berujar karena ada kaitannya dengan BKPSDM mengenai perekrutan P3K. Rena mengurai banyak masalah yang tidak linier seperti guru tidak linier dengan masa kerjanya, ada yang sudah mengajar tapi masih tercatat sebagai tenaga administrasi.

Baca juga :  Jaksa Cegah Kasus Perundungan di Kalangan Pelajar

Selain itu, P3K tidak menyelesaikan kekurangan guru, karena walaupun diangkat posisinya masih di sana. “Makanya ada solusi, dengan menggunakan dana BOS, maka sekolah mengangkat guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidikan,” lugasnya.

Persoalannya, cara ini bertentangan dengan PP 49 tahun 2018 yang menegaskan tidak boleh merekrut tenaga kontrak. Karena ada kontradiksi itulah maka ingin dikomunikasikan bersama.

“Kami juga kunjungan kerja ke Mataram, Lombok masa kerja itu minimal dua tahun, sedangkan di sini tiga tahun. Ini kan memberi peluang lagi satu tahun kepada guru kontrak yang masa kerjanya di bawah tiga tahun. Ini bisa membawa peluang seandainya turun SE dari Kemendikbud,” pungkasnya. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.