TIDAK ada politik tanpa negosiasi, dan tidak ada negosiasi tanpa gertakan. Sepertinya langkah itu sedang coba dimainkan Partai Golkar dalam mengarungi Pilkada 2020 di enam kabupaten/kota di Bali. Tanpa merinci strategi yang dijalankan, Golkar lalu menyebut ada tiga klaster yang tersedia saat ini, yakni klaster siap tempur, klaster pemantapan, dan klaster kejutan. Pertanyaannya, klaster yang diklaim itu makhluk mitos atau betul ada?
Adalah Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, menyebut tiga klaster itu saat rapat evaluasi pilkada, Rabu (27/5/2020). Paket IGA Mas Sumatri-Sukerana di Karangasem dan duet Made Subrata-Ngakan Kutha Parwata di Bangli dinilai siap tempur. Karena belum ada pasangan calon pasti atau masih lobi koalisi dengan parpol lain, Tabanan dan Jembrana masuk klaster pemantapan. Terakhir klaster kejutan, yakni di Badung dan Denpasar. Batasannya, daerah yang semula tidak ada calon, tapi kini menggeliat karena mulai ada animo kader dan nonkader untuk menantang petahana.
Paling menarik tentu klaster kejutan, karena Golkar secara implisit menyatakan ada atau tidak calon, pasti calonnya ada. Dalam perspektif komunikasi politik, Golkar memainkan pola fear arousing communication atau komunikasi membangkitkan rasa gentar. Tetapi tidak jelas juga pesan ini ditujukan ke siapa. Sebab, jika ditujukan ke PDIP yang lagi berkuasa, pesan itu tidak akan bermakna.
Kemungkinan kedua, Golkar sedang membuka pintu negosiasi untuk berbagi peluang berkuasa. Pilihannya, Golkar tetap jadi lawan dengan risiko tidak kebagian kekuasaan, atau menawarkan diri diajak gabung ke pemerintahan dengan menjadi mitra kritis di legislatif. Tentu tidak bisa terang-terangan minta diajak gabung, karena sejak awal menyatakan siap melawan petahana. Strategi bergabung ke pemerintahan tapi tetap kritis ini pernah dilakoni Golkar saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009. Mereka menikmati kekuasaan, tapi tetap galak di parlemen Senayan.
Terlepas bagaimana sesungguhnya jalan catur Golkar, ada tiga hal menarik disoroti dari komunikasi massa mereka. Pertama, jika benar akan ada kejutan, apakah waktunya cukup mengenalkan sosok dimaksud ke khalayak? Jelas lebay jika kemudian Golkar berharap calon yang, entah datang dari mana itu, tetiba mampu mencuri simpati masyarakat.
Dalam kontestasi elektoral, sekurangnya ada tiga hal perlu diperhatikan yakni popularitas (kedikenalan), akseptabilitas (kedisukaan) dan elektabilitas (kedipilihan). Bagaimana mungkin berharap tiga hal tadi direngkuh jika muncul saja belum calonnya? Menimbang relatif singkatnya waktu sampai Desember 2020, sulit tidak melihat penyebutan klaster ini sebagai bagian dari buying time (mengulur waktu). Di satu sisi Golkar mengesankan tidak susah mendapat calon, di sisi lain tetap membuka pintu untuk menerima siapa saja.
Kedua, ketika calon sudah ada, lalu apa exit strategy menaikkan popularitas? Dari survei calon Presiden 2014 misalnya, popularitas tinggi tidak otomatis berkorelasi dengan akseptabilitas tinggi. Aburizal Bakrie jelas sangat populer karena menjadi Ketua Umum Golkar, tapi akseptabilitasnya rendah karena tersandung kasus Lapindo.
Popularitas tinggi belum tentu juga bisa dipercaya khalayak, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Kecuali jika kita sepakat rakyat demikian bodoh dan mata duitan, sehingga mudah dibeli setiap lima tahun. Pendek kata, mendapat calon terbaik tidak hanya bergantung kualitas pilihan rakyat, tapi bagaimana parpol bekerja untuk menyediakan ke publik.
Pilihannya, publik dihadapkan pada dua pilihan sulit. Pertama, fait accompli pilihan itu-itu saja, karena yang populer belum tentu diterima karena masalah akseptabilitas, integritas dan rekam jejak kurang baik. Kedua, publik hanya memilih terbaik di antara terburuk. Ketiga, masyarakat memutuskan golput.
Ketiga, karena Golkar tidak sedang berkuasa, logistik jelas menjadi masalah besar. Dalam keadaan susah begini, kecuali ada sponsor “gila” menyumbang amunisi, rasanya lebih mudah memindah gunung ketimbang melihat Golkar mendapat calon yang serius menjadi penantang petahana. Pernyataan Gde Sumarjaya Linggih alias Demer bahwa Golkar serius bertarung untuk mendudukkan kader menjadi kepala daerah, juga sebagai penanda bagaimana posisi kas partai kering akibat tidak kebagian kekuasaan. Kekuatan finansial Golkar di Bali sementara ini dibangun dari gotong-royong kadernya saja, terutama yang di legislatif.
So, publik menanti sejauh mana gertakan Golkar menghadirkan kejutan itu akan terwujud. Apakah “klaster kejutan” itu akan benar-benar mengejutkan, atau justru Golkar yang terkejut karena tak bisa membuat kejutan? Gus Hendra
