POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif di Provinsi Bali tengah menjadi sorotan tajam. Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali secara terbuka mengkritik keras gaya komunikasi Gubernur Bali, Wayan Koster, yang terekam “menegur” Ketua DPRD Bali yang terekam luas di media sosial terkait polemik pengelolaan sampah organik. Kritikan tajam itu disampaikan saat rapat paripurna DPRD Bali, dipimpin Wakil Ketua I, Disel Astawa, dan dihadiri Gubernur Wayan Koster, Selasa (14/4/2026).
Juru bicara Fraksi Gerindra-PSI, Gede Harja Astawa, saat membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksinya mempertanyakan kapasitas Gubernur saat melayangkan teguran tersebut. Menurutnya, publik dibuat bingung apakah teguran itu merupakan instruksi pimpinan partai kepada bawahan, atau dalam konteks pemerintahan daerah. Jika teguran disampaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kedua lembaga ini memiliki kedudukan setara.
“Hubungan yang dibangun adalah kemitraan dengan prinsip checks and balances. Tidak mudah menemukan dasar hukum yang memberi legalitas kepada Gubernur untuk menegur Ketua DPRD,” serunya.
Terdengar aplaus dari sebagian anggota Dewan, dan direspons Gubernur Koster dengan senyum lebar. Koster sempat terlihat berbisik kepada Disel Astawa di sebelah kirinya, yang turut tersenyum menyimak “tajamnya” isi PU Fraksi Gerindra-PSI.
Harja lanjut menyindir efektivitas koordinasi antarlembaga. Padahal, jarak kantor Gubernur dan gedung DPRD sangat dekat, tapi komunikasi justru dilakukan secara terbuka di ruang publik hingga menimbulkan kegaduhan. “Koordinasi itu mudah diucapkan, tapi sering dilupakan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Selain soal etik komunikasi, Fraksi Gerindra-PSI juga menyoroti ketimpangan antara citra Bali di mata dunia dengan realita di lapangan. Harja Astawa menyebut Bali saat ini menghadapi masalah ekologis yang serius, mulai dari abrasi, kerusakan infrastruktur pesisir, hingga lonjakan volume sampah dan angka kasus bunuh diri. Hal ini menegaskan pembangunan di Bali belum selaras antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.
Gubernur perlu mengambil langkah tegas dan terarah, fokus pada kualitas nyata, bukan sekadar citra di permukaan,” paparnya.
Kritik juga menyasar efektivitas Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Fraksi Gerindra-PSI menuntut transparansi total dan rincian program yang dibiayai dari dana PWA sebagai bentuk kepatuhan pada Perda. Mereka menilai, tanpa rincian yang jelas, penggunaan anggaran tersebut rawan tidak objektif.
Di sisi lain, kinerja jajaran Pemprov Bali dalam merespons bencana alam di Kecamatan Banjar, Buleleng, turut mendapat rapor merah. Harja Astawa mencermati adanya keterlambatan respons serta tidak jelasnya penetapan status darurat bencana dan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Soal penanganan sampah dipandang juga tidak cukup dengan imbauan atau ancaman sanksi.
“Harus ada langkah nyata seperti pemberian mesin pemilah atau komposter ke rumah tangga dan desa adat, karena masyarakat perkotaan tidak mungkin lagi membuat teba modern akibat keterbatasan lahan,” ulasnya dengan nada tinggi.
Terakhir, Fraksi Gerindra-PSI juga mendesak Gubernur memberi penjelasan mendalam terkait status hibah aset Kementerian PUPR setelah G-20 di UPTD Tahura, yang hingga kini belum jelas kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu anggota Fraksi PDIP yang diminta tanggapan soal kritikan itu, menyikapi kalem. “(Gerindra-PSI) sebagai partai penyeimbang memang sangat enak memainkan romantika politik,” ujarnya sembari tertawa. hen
