JEMBRANA – Krama Subak Tegalgintungan di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana memprotes Kelian Subak Tegalgintungan,I Ketut Wirata, lantaran dinilai tidak transparan dan tidak menepati janji. Ketidaktransparanan tersebut, mulai terlihat dari bantuan pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah yang jumlahnya hingga ratusan juta rupiah.
Kelian subak juga dinilai tidak menepati janji mengembalikan uang subak sebesar Rp190 juta yang dipinjamnya, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Uang itu terdiri dari uang sarana produksi (saprodi) sebesar Rp130 juta yang berasal dari dana Proyek Ketahanan Pangan (PKP), keuntungan saprodi sebesar Rp20 juta, serta dana Bantuan Keuangan Kusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp40 juta.
“Kami sudah mulai gerah dengan ulah kelian subak ini. Padahal dia sudah membuat surat pernyataan akan mengembalikan seluruh uang yang digunakan secara pribadi sebanyak Rp190 juta pada bulan Desemeber 2020. Namun sampai saat ini sama sekali tidak ada itikad baiknya dan mengabaikan semua itu. Bahkan diundang rapat sama sekali tidak mau menghadirinya,” ujar I Ketut Jata, Ketua Pemucuk Subak Tegalgintungan didampigi warga subak lainnya ditemui, Senin (25/1/2021).
Jata mengatakan, sebenarnya selain uang subak yang diakuinya dengan surat pernyataan, masih ada dana saprodi (Dana Sri) yang merupakan bantuan dari Pemprov Bali sebesar Rp200 juta sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh warga subak.
“Kalau Dana Sri ini dapatnya 200 juta dari Provinsi. Dan itu diperuntukan untuk warga subak. Jika nantinya warga subak panen, maka Dana Sri itu dikembalikan setengahnya oleh warga subak sehingga dana 200 juta itu tetap tersisa 100 juta untuk persiapan dimusim tanam brikutnya,” tuturnya.
Jata berserta krama subak lainnya, mengatakan masih banyak dana-dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya oleh I Ketut Wirata selaku Kelian Subak Tegalgintungan. Entah kemana larinya uang tersebut. Seluruh krama subak itu pun mengharapkan agar aparat yang berwenang segera memeriksa pengurus subak terkait dengan bantuan-bantuan untuk subak yang saru geremeng ini.
Dengan tidak adanya itikad baik dan transparansi kelian subak ini, warga subak bersurat kepada Inspektorat Jembrana tertanggal 24 Januari 2021 yang ditembuskan ke Bupati Jembrana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jembrana, Camat Mendoyo, Lurah Tegalcangkring, dan Bendesa Adat Tegalcangkring agar hal ini diaudit oleh instansi terkait untuk mendapatkan kejelasan dari dana-dana subak yang mencapai ratusan juta.
“Apapun yang terjadi, hal ini terpaksa kami lakukan karena sama sekali itikad baik dari kelian subak tidak ada. Bahkan, terkesan menantang,” tegas Jata.
Sementara itu, Kelian Subak Tegalgintungan, I Ketut Wirata, saat dikonfirmasi mengakui dirinya menggunakan uang sebesar Rp190 juta tersebut. Namun uang tersebut masih digunakan oleh krama sekitar Rp180 juta.
“Ya benar. Tapi uang itu masih ada kok digunakan warga subak. Karena selama tiga kali warga subak gagal panen, jadi mereka tidak bisa membayar sarana yang diambil sebelumnya,” kilahnya.
Saat ditanya terkait dengan keengganannya hadir ketika diundang rapat, Ketut Wirata membantahnya. “Bukan saya tidak mau datang. Tapi cara pemucuk subak mengundang saya rapat tidak ada koordinasi, diberikan surat undangan saja. Makanya saya tidak datang dan waktu itu saya memilih untuk menghadiri rapat di tempat lain yakni bersama kelian subak gede,” akunya.
Disisi lain, Kepala Inspektorat Jembrana, Ni Wayan Koriani, membenarkan pihaknya sudah menerima surat permohonan untuk melakukan audit dari warga Subak Tegalgintungan, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo. “Ya benar. Suratnya baru masuk, nanti akan segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. man
