DENPASAR – Sejumlah pengurus desa dan kecamatan Partai Golkar Badung mengundurkan diri, Senin (7/9/2020) dengan beramai-ramai mendatangi DPD Partai Golkar Bali. Dari enam hal yang melatarbelakangi, kekecewaan karena DPP tidak merekomendasikan paket Diatmika-Muntra yang diproses dari bawah, menjadi porsi yang terbesar. Menariknya, mereka tidak mengajukan pengunduran diri ke DPD Partai Golkar Badung, tapi “melambung” ke DPD Partai Golkar Bali.
Kedatangan mereka dipimpin Wayan Sumantra Karang selaku Ketua SOKSI Badung tersebut diterima Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, Made Dauh Wijana; dan Waka Bidang Pemenangan Pemilu, Komang Suarsana. Di sini, Sumantra memaparkan ada enam alasan mereka mundur ramai-ramai itu. Pertama, kata dia, DPD Golkar Bali tidak menjalankan mandat dan arahan Munas Partai Golkar tahun 2019, yakni memprioritaskan kader maju di pilkada. Kedua, DPD Golkar Bali tidak menghormati proses dan mekanisme di internal partai.
Ketiga, sambungnya, mengabaikan aspirasi di bawah, sehingga kader merasa tidak dihargai. Realitanya, kata dia, Golkar dihabisi saat Pileg 2019 meski mendukung Giriasa di Pilkada Badung 2015. Perolehan kursi Golkar merosot jauh, baik di DPRD Badung maupun DPRD Bali.
Keempat, mereka minta DPD II Golkar Badung dan DPD I Golkar Bali mengklarifikasi dan menjelaskan ke DPP tentang prosedur serta mekanisme yang dijalankan Golkar dan partai mitra di Koalisi Rakyat Badung Bangkit (KRBB). Kelima, mereka menyatakan kecewa dengan Gde Sumarjaya Linggih alias Demer selaku Ketua Tim Pemenangan Pemilu Bali, NTB, dan NTT yang terkesan arogan. Sikap itu membuat kader di bawah jadi korban. Terakhir, minta DPP menertibkan oknum yang tidak memberi informasi benar kepada Ketua Umum, Airlangga Hartarto.
Ketua DPD Partai Golkar Badung, I Wayan Suyasa, yang dimintai komentar, berkata tidak ada di antara mereka yang berkoordinasi dengannya. Dia justru heran mengapa mereka datang ke DPD I Bali, padahal seharusnya ke DPD II Badung. Karena tidak pegang data, Suyasa menolak berkomentar lebih jauh.
“Tapi kalau itu benar, ya itu hak pribadi mereka dalam berpolitik. Kami tetap menghormati dan mengapresiasi sikap mereka. Yang jelas sampai sekarang saya belum terima datanya seperti apa,” cetusnya dengan artikulasi hati-hati via telepon.
Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, Made Dauh Wijana, menambahkan, 57 orang itu memang resmi mengundurkan diri sebagai pengurus, bukan sebagai kader. Hanya, apakah mereka sikap mereka murni keputusan pribadi atau ada yang menggerakkan, Dauh menolak berkomentar. “Kami tidak berpikir sampai ke situ. Yang jelas mereka menyatakan ini murni tanpa tekanan pihak manapun, dan sikap mereka akan kami sampaikan ke DPP,” jelasnya.
Dauh menegaskan kembali, rekomendasi DPP sepenuhnya kewenangan DPP, dan DPD Golkar Bali wajib menjalankan instruksi itu secara tegak lurus. Meski begitu, dia tidak menepis proses pencalonan di KRBB untuk Pilkada Badung, yang disuarakan kader mundur itu, sudah berjalan dari bawah sesuai mekanisme.
Disinggung sejauh mana pengaruh mundur massal itu terhadap partai dan Pilkada Badung, Dauh menjelaskan mereka mundur sebagai pengurus, bukan sebagai kader. Dauh justru berharap situasi ini tidak berpengaruh terhadap Pilkada Badung pada 9 Desember mendatang. “Nantilah, baru mereka mundur, masih ada waktu dua bulan sampai Desember. Siapa tahu mereka nanti tenang lagi. Yang pasti DPD tetap tegak lurus dengan perintah DPP,” pungkasnya. hen/020
