Kapal Pesiar Tak Layak Sandar di Tanah Ampo, Dioperasikan untuk Dapat Anggaran Pusat

  • Whatsapp
KETUA DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, bersama Komisi II dan Komisi III serta anggota komisi lainnya memantau aktivitas di Dermaga tanah Ampo, Manggis, Karangasem, Jumat (19/2/2021). Foto: ist
KETUA DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, bersama Komisi II dan Komisi III serta anggota komisi lainnya memantau aktivitas di Dermaga tanah Ampo, Manggis, Karangasem, Jumat (19/2/2021). Foto: ist

KARANGASEM – Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, bersama Komisi II dan Komisi III serta anggota komisi lainnya memantau aktivitas di Dermaga tanah Ampo, Manggis, Karangasem, Jumat (19/2/2021). Rombongan legislator tersebut diterima Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Padangbai, Ni Luh Putu Eka Suyasmin, serta sejumlah staf di Dermaga Tanah Ampo. Dari pertemuan itu terkuak Dermaga Tanah Ampo tidak layak untuk sandar kapal cruise (pesiar).

Ketua Komisi III, I Wayan Sunarta, mengatakan, kedatangannya bersama Ketua Komisi II, I Komang Sartika, serta koleganya untuk memeriksa informasi adanya kapal barang yang sandar. Padahal status Dermaga Tanah Ampo untuk kapal cruise (pesiar). Meski dermaga merupakan aset pemerintah pusat dan aset gedungnya milik Pemprov Bali, tapi di kawasan itu ada aset Pemkab Karangasem berupa tanah untuk jalan. “Kami minta pihak KSOP Padangbai menjelaskannya,” ujar Sunarta. 

Bacaan Lainnya

Ni Luh Putu Eka Suyasmin membenarkan ada kapal yang bersandar di dermaga itu untuk uji coba, dan jadwal sandarnya juga tidak tentu. Dermaga beserta gedungnya selesai dibangun pada tahun 2009, dan sejak tahun 2010 operasional dermaga diserahkan ke KSOP Benoa Bali. Kemudian 2015 kembali diserahkan ke KSOP Padangbai. 

Baca juga :  Pastikan Surat Usulan Pelantikan Paslon Diproses DPRD

Lebih jauh diutarakan, dermaga lama tidak beroperasi dan mengalami sejumlah kerusakan. Untuk mendapat anggaran dari pusat, dermaga harus beroperasi. “Setelah dermaga diserahkan pengoperasiannya ke kami, kami menganggarkan dana operasional seluruhnya 700 juta per tahun,” ungkapnya. 

Menurut Suyasmin, dari persyaratan supaya bisa kapal cruise bersandar, dermaga tersebut dinilai tidak memadai atau tidak layak. Bila dipaksakan, kapal cruise bersandar dengan kondisi dermaga saat ini berisiko dimasukkan dalam daftar hitam. Dengan pertimbangan begitu, sebutnya, maka dermaga dialihkan menjadi pelabuhan pengumpul dan  pengalihan.

“Itu sudah ada keputusan dari Menteri Perhubungan pada tahun 2017. Pelabuhan pengumpul untuk alih memuat penumpang maupun barang angkutan dalam negeri dan antarprovinsi,” jelasnya. 

Dari penjelasan KSOP Padangbai, Sunarta berujar akan dijadikan bahan pertimbangan di DPRD. Hasilnya akan disampaikan kepada Bupati terpilih yang sebentar lagi akan dilantik. “Pada intinya kami ingin tahu kejelasan status dermaga ini, karena dulu peruntukanya sebagai dermaga kapalcruise, tapi sekarang  beralih menjadi pelabuhan pengumpul,” ulasnya Sunarta. 

Wayan Suastika menambahkan, dia ingin tahu bagaimana regulasi terkait penggunaan dermaga tersebut, dan setelah Bupati terpilih dilantik akan dilaporkan hasilnya. Setelah itu diagendakan melangsungkan rapat kerja dengan menghadirkan KSOP Padangbai. “Rapat kerja itu dilakukan, karena Pemkab Karangasem memiliki aset jalannya. Apa rencana KSOP Padangbai mengoperasikan dermaga cruise menjadi pelabuhan pengumpul, kami tidak mempermasalahkan, tapi harus tahu regulasinya,” katanya. 

Baca juga :  Diah Srikandi Nakhodai Komisi III DPRD Bali, Adhi Ardhana Terganjal Tatib

Bendesa Adat Tanah Ampo, I Putu Budiarta, mengaku sangat mendukung adanya kapal yang bersandar. Dia juga sudah berkoordinasi dengan KSOP Padangbai. “Kami sudah ada perjanjian, termasuk tenaga kerja dan kontribusinya ke desa. Pada intinya kami di sini sangat senang dermaga ini beroperasi,” lugasnya. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.