Kantor Pemerintahan di Kota Denpasar Mulai Terapkan PeduliLindungi, Belum Unduh Aplikasi, Warga Dibantu Petugas

  • Whatsapp
WARGA melakukan pindai barcode PeduliLindungi sebelum masuk ke Kantor Wali Kota Denpasar. foto: ist

DENPASAR – Pemkot Denpasar mulai menerapkan aplikasi PeduliLindungi di kantor-kantor pemerintahan seperti Kantor Wali Kota Denpasar, Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma, kantor OPD-OPD, hingga kantor desa/kelurahan. Lewat aplikasi PeduliLindungi, masyarakat diminta menunjukkan sertifikat vaksin dan melakukan pindai QR code sebagai upaya screening sekaligus filter apakah pengunjung diizinkan masuk suatu tempat atau tidak.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada hari pertama penerapan kebijakan ini, Senin (20/9/2021), tampak para pegawai pemerintahan sudah siap dengan aplikasi diponselnya. Walaupun sempat terjadi error pada beberapa ponsel pengguna. Sementara sebagian masyarakat yang datang untuk mengakses pelayanan di sejumlah kantor pemerintahan, justru belum mengunduh aplikasi PeduliLindungi.

Bacaan Lainnya

Salah seorang warga, Made Putra, ditemui di MPP Graha Sewaka Dharma, Lumintang, mengatakan, sebelumnya memang belum mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Dia mengaku tidak tahu ada aturan yang mewajibkan melakukan pemindaian QR code di aplikasi ini supaya boleh masuk ke Graha Sewaka Dharma. “Saya sudah vaksin 2 kali, dan bawa kartu sertifikat vaksin. Saya kira boleh masuk dengan syarat ini saja,” ujarnya.

Pemuda itu pun akhirnya dibantu oleh petugas MPP untuk mengunduh dan menginstal aplikasi PeduliLindungi pada ponsel android miliknya. “Karena saya perlu mengurus KTP, ya mau tidak mau, saya langsung download saja, ada petugas yang membantu juga. Nah, kalau warga tidak punya HP android, nggak tahu juga ya,” kata Putra.

Baca juga :  Enam Desa/Kelurahan di Buleleng Terapkan Pembatasan Aktivitas Masyarakat

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, mengatakan, penerapan aplikasi ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah dalam Masa Pandemi Covid-19. Untuk itu, seluruh kantor pemerintah yang ada di lingkungan Pemkot Denpasar mulai menerapkan aplikasi PelindungLindungi.

“Hanya saja hingga hari pertama, ada beberapa kantor yang belum bisa menerapkannya karena belum mendapat barcode. Untuk mendapat barcode ini harus mengajukan dulu ke Kementerian Kesehatan,” kata Dewa Rai, saat dikonfirmasi Senin (20/9/2021).

Dia mengakui, pada hari pertama uji coba penerapan aplikasi PeduliLindungi sebagian warga yang datang ke kantor pemerintahan terutama di MPP Sewaka Dharma, belum menginstal aplikasi ini. Bagi warga yang belum menginstalnya, kata dia, instansi sudah menyiapkan pegawai yang membantu warga masyarakat untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi.

“Kalau untuk pegawai pemerintahan, itu sudah semuanya karena memang sudah diinformasikan sejak jauh-jauh hari. Nah, warga masyarakat ini yang sebagian belum mengunduh aplikasi, tapi sudah kami tempatkan petugas yang mengarahkan dan menuntun warga untuk memakai aplikasi PeduliLindungi,” jelas Dewa Rai.

Dewa Rai meminta masyarakat yang belum mengunduh aplikasi PeduliLindungi agar segera mengunduhnya. Karena ke depan aplikasi ini tak hanya digunakan saat ke kantor pemerintahan, namun juga ke hotel, mal, objek wisata, termasuk perjalanan melalui bandara dan pelabuhan. Dengan aplikasi ini akan membatasi pengunjung yang datang ke kantor, termasuk status kesehatan orang tersebut, apakah OTG, sudah divaksin atau belum.

Baca juga :  Diusung Koalisi, Ambara-Kertanegara Siap Tumbangkan Hegemoni PDIP di Denpasar

“Aplikasi ini sebetulnmya untuk memperkuat penerapan protokol kesehatan sebagai bentuk screening para pengunjung di tempat tersebut. Kalau melihat cakupan vaksinasi di Denpasar, dosis pertama sudah 100 persen, sedangkan untuk dosis kedua itu sudah mencapai 90 persen,” katanya.

Sementara itu, Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, I Made Suena, mengakui, hari pertama penerapan PeduliLindungi di kantor desa setempat, banyak warga belum mengunduh aplikasi ini. Hal itu tidak menjadi persoalan mana kala warga sudah punya ponsel android. Dengan dibantu staf kantor desa, warga pun menginstalnya. Dibantu pula oleh mahasiswa yang kebetulan sedang KKN di desa setempat.

Persoalannya, kata Suena, adalah pada warga yang tidak punya ponsel android. “Bagi yang tidak punya HP android karena warga tidak mampu, ini ada yang kami bijaksanai, kami koordinasi dengan kadus masing-masing. Sedangkan kalau ada warga tidak dikenal oleh kadus karena hanya domisili saja di sini, atau warga pendatang, tentu perlu ketegasan, ini untuk kebaikan bersama,” pungkasnya. rap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.