Kadistanbun NTB Jadi Tersangka Korupsi

  • Whatsapp
KEPALA Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, H. Husnul Fauzi. foto: rul

MATARAM – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) NTB, H. Husnul Fauzi, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan benih jagung tahun anggaran 2017.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Gunawan Wibisono, mengatakan, penetapan kasus tersangka pada Husnul Fauzi, lantaran posisinya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) diduga kuat telah melakukan intervensi terhadap unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa.

Bacaan Lainnya

‘’Secara melawan hukum, tersangka Insinyur HF (Husnul Fauzi) telah melakukan perbuatan yang memberikan pengaruh pada unit layanan pengadaan dalam rangka penunjukkan langsung yang seharusnya tidak dilakukan yang bersangkutan,’’ tegas Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Menurut dia, penetapan tersangka oleh Penyidik Pidana Khusus Kejati NTB, lantaran Husnul Fauzi, telah melakukan sejumlah upaya pada tahap awal pada kegiatan pengadaan. Gunawan mengaku, dugaan perbuatannya, telah berimbas pada tugas dan fungsi pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek berinisial IBW yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

‘’IBW dalam perannya sebagai PPK, tidak secara cermat menjalankan tugasnya sesuai mekanisme pengadaan. Namun dengan restu tersangka HF, IBW melaksanakan tugas tanpa memperhatikan mekanisme pengadaan,’’ jelasnya.

Baca juga :  Cakada PDIP Jangan Salahkan Orang Kalau Kalah, Mega Ingatkan Penjara yang Mainkan APBD

Dalam mekanismenya, lanjut Gunawan, komoditas benih jagung harus memenuhi standar sertifikat yang resmi dikeluarkan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P) NTB. ‘’Namun dari penghimpunan data dan fakta dari alat bukti, diperoleh bahwa benih jagung tersebut sebagian besar tidak bersertifikat,’’ ucap dia.

Selain mengungkap peran tersangka dari kalangan pemerintahan, turut ditetapkan tersangka dari pihak pelaksana proyek pengadaan. ‘’Mereka berinisial LIH selaku Direktur PT WBS dan AP selaku Ditektur PT SAM,’’ ungkap Gunawan.

Untuk kedua tersangka dari pihak swasta, jelasnya, mereka diduga tidak mempedomani ketentuan yang ada dalam mekanisme pengadaan, yakni menyalurkan benih jagung yang bersertifikat. ‘’Benih jagung yang mereka terima (dari pihak produsen di Jawa Timur), langsung mereka serahkan ke petani yang nyatanya tidak bisa ditanam dan mengakibatkan masyarakat petani dirugikan,’’ jelas Gunawan.

Karenanya, Gunawan meyakinkan dalam kasus ini telah muncul kerugian negara. Namun terkait nilai kerugiannya, kejaksaan masih menunggu hasil penghitungan tim auditor. ‘’Sementara ini masih koordinasi dengan auditor. Namun kami yakini bahwa dalam waktu dekat apa yang di audit ini akan ada progres (nilai kerugian negara),’’ ujarnya.

Hal itu pun dipastikannya berdasarkan hasil temuan dari proses penghitungan mandiri penyidik. Dari PT WBS, ditemukan kerugian sekitar Rp7 miliar. Sedangkan dari PT SAM, kerugian yang muncul mencapai Rp8,45 miliar. ‘’Nilai ini hitungan kami sementara. Bahan ini yang juga kami koordinasikan dengan auditor,’’ tegas Gunawan.

Baca juga :  RSUD Klungkung Perpanjang Tenaga Kontrak Perawat Pasien Covid-19

Ia menjelaskan, sebanyak empat tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.