BULELENG – Laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng, telah mengantongi izin operasional dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Dengan keluarnya izin tersebut, itu berarti Lab PCR sudah bisa melakukan tes swab untuk masyarakat.
Terbitnya izin operasional Lab PCR ditindaklanjuti dengan kunjungan Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Mayjen (Purn) dr. Daniel Tjen, Sp.S di RSUD Buleleng, Jumat (27/11/2020). Kedatangannya diterima langsung oleh Sekda Buleleng yang sekaligus sebagai Sekertaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Buleleng, Gede Suyasa.
Dalam pertemuan itu, Suyasa mengatakan, jika izin operasional Labo PCR di RSUD Buleleng sudah turun pada hari Rabu (25/11/2020). Dengan izin operasional tersebut, RSUD Buleleng sudah bisa menjalankan laboratorium PCR tersebut secara mandiri.
Keberadaan Lab PCR inipun nantinya dimanfaatkan untuk bisa melaporkan langsung hasil dari pemeriksaan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) RI. “Hasilnya tidak lagi melalui pihak provinsi. Proses pemberian izin cukup cepat setelah diverifikasi sekali. Tentunya dengan analisa-analisa yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Untuk menunjang operasional lab, pihaknya juga sedang mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya melalui pelatihan mengoperasikan Lab PCR, sehingga kedepan bisa diterapkan sistem sif secara bergantian, karena sudah ada SDM yang mampu melakukannya. Selain itu, laboratoriumnya juga sudah ada dengan alat yang ada.
Sementara itu, Direktur RSUD Buleleng dr Putu Arya Nugraha menjelaskan, kecukupan SDM yang akan ditugaskan di Lab PCR tergantung dari tren kasus yang terjadi. Jika kasusnya meningkat, SDM lain akan dimobilisasi untuk magang bekerja bersama tim yang sudah terlatih.
Saat ini, Arya Nugraha menyebut, sudah ada satu orang dokter ahli patologi dan lima orang analis di Laboratorium PCR RSUD Buleleng. Termasuk SDM penunjang seperti tim IT dan administrator. Untuk pemanfaatan PCR bagi kabupaten lain, sudah dapat diterima. Namun, masih dalam satu sif kerja. “Baru saja kami membuat surat edaran,” papar Arya Nugraha. rik
