MASUKNYA Perindo dalam gerbong koalisi PDIP, PPP dan Hanura, Jumat (9/6/2023) lalu terlihat cukup istimewa. Berstatus sama-sama partai nonparlemen dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tapi Perindo mendapat beda perlakuan. Ketika suara kencang PSI mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dianggap sepi PDIP, kedatangan Perindo disambut semringah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Padahal jika membaca hasil sejumlah lembaga survei, elektabilitas Perindo dan PSI belakangan juga sama-sama terbilang menjanjikan, juga diestimasi lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.
Berhubung Perindo belum ada kekuatan di parlemen, mudah ditebak mesranya penerimaan PDIP dalam koalisi dominan karena sosok Hary Tanoesoedibjo (HT), si konglomerat media. Group MNC yang dikontrol HT memiliki media konvergen dengan terutama televisi, yakni RCTI, Global dan MNC. HT juga memiliki INews, televisi berita gratis yang menyiarkan 24 jam siaran berita yang dibuat RCTI dan MNC TV yang bersumber dari Jakarta untuk disiarkan ke provinsi-provinsi. Ada juga portal berita okezone.com dan sindonews.com (Wikipedia, diakses 10 Juni 2023).
Bergabungnya Perindo ke kubu Ganjar otomatis menempatkan HT sebagai panglima perang udara, sekaligus berhadapan dengan Surya Paloh, bos Media Group yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Mengingat Aburizal Bakrie (ARB) selaku konglomerat Visimedia Asia dengan televisi TVOne dan Antv belum jelas ke mana, berarti HT mengambil posisi ARB (yang dulu sekutu Prabowo Subianto) dalam berhadapan dengan Surya Paloh saat mengusung Jokowi pada Pilpres 2014. Perindo kemungkinan pula diposisikan selaku penyeimbang Nasdem jika kelak lolos ke Senayan.
Dalam lanskap media, ada tiga tren besar di ruang konglomerat media di Indonesia. Pertama, pemilik media menjadi lebih kuat secara politik; kedua, pemilik media umumnya makin kaya; ketiga, perusahaan media makin menyerupai dinasti dengan turun tangannya anak pemilik ke dalam redaksi (Ross Tapsell, 2018). Pula terjadi benturan antara para tokoh yang merupakan bagian dari oligarki atau kelompok politik yang memiliki media, pemilik media bisa menjadi penentu agenda, dan sebagai king maker (Jeffrey Winters).
Membincang rekam jejak, media makin partisan sejak 2004. Hasilnya ada dua, yakni presiden mulai mendorong pemilik media yang dekat dengannya untuk terlibat di pemerintahan (dilakukan SBY dengan mengajak ARB dan Chairul Tanjung). Kedua, pemilik media yang punya ambisi kekuasaan melihat presiden (atau yang dipilih) sebagai pesaing, dan mulai “mengeraskan” nada liputan untuk mengkritik pemerintah.
Bergabungnya pemilik media sekaligus ketum partai ini juga menunjukkan betapa pilpres tidak belaka soal persaingan partai. Lebih dalam, ini persaingan para oligark media dalam berebut pengaruh dan kekuasaan dengan memanfaatkan media mereka. Konsekuensinya, alih-alih konsisten menjaga netralitas, media kian “lentur” dalam memberitakan para kandidat sesuai pilihan pemilik medianya.
Persoalannya, apakah benar media itu netral dari politik praksis? Media di Indonesia termasuk “terlambat” untuk sadar bahwa mereka, sekurang-kurangnya pemilik media, memiliki kepentingan terhadap siapa yang akan berkuasa kelak. Sebab, media hari ini sangat kapitalis dan predatoris. Upaya partai dan politisi merekrut pemilik media, di sisi lain, juga menandakan ada kekhawatiran media tidak serius menjaga netralitasnya. Terutama media yang pemiliknya tercium memiliki agenda tersendiri dengan memanfaatkan media mereka.
Dengan didukung kekuatan media yang resmi berafiliasi, para kandidat, baik capres maupun pilkada, terjamin ada kanal menyampaikan pesan kampanye. Kalaulah tidak diglorifikasi, juga tidak kencang dikritisi. Beda nada dan porsi pemberitaan Metro TV dan TVOne saat Pilpres 2014 bisa dipakai pembanding. TVOne konsisten menyiarkan berita “kemenangan” kubu Prabowo-Hatta dengan bermodalkan hasil hitung cepat. Sebaliknya, Metro TV juga konsisten menyiarkan Jokowi sebagai pemenang.
Jika lebih ditelisik, bergabungnya para konglomerat media ke koalisi pilpres juga akibat sulitnya mereka meyakinkan publik untuk jadi pilihan populer calon presiden. Intinya, kuasa media tidak otomatis menghasilkan popularitas politik. Saat Pilpres 2014 dan 2019, ada dua kesamaan antara Prabowo dan Jokowi yakni sama-sama tokoh populer dan tidak punya media. Disandingkan dengan keduanya, elektabilitas ARB, Surya Paloh dan HT yang olgark media bagaikan langit dan sumur.
Bergabungnya para oligark media juga menunjukkan kejelian dalam mengkalkulasi besarnya minat pemirsa atau pembaca. Masifnya pemberitaan terkait Ganjar, Anies atau Prabowo mudah saja dijustifikasi bahwa sosok yang diberitakan itu kesayangan publik, bukan kesayangan media. Posisi media hanya mengamplifikasi pandangan publik. Dari perspektif lain, para oligark media sesungguhnya sedang menjalankan komodifikasi capres karena sarat kontroversi, isu seksi, dan menarik perhatian publik. Bagaimana keberhasilan pencitraan para kandidat juga ikut ditentukan dari konstruksi kalangan media.
Meski bergabungnya oligark media ke koalisi adalah sah-sah saja, tapi kondisi ini perlu mendapat atensi lebih dari penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Tentu tidak masalah ketika berita dan umpan balik yang dilansir ke ruang publik jadi sehat melalui dialektika atau adu gagasan dan kebijakan. Hanya, potensi terjadinya misinformasi seperti terjadi tahun 2014 dan 2019 bukan mustahil terulang.
Memanfaatkan media yang mendukung mereka, para kontestan pilpres bisa membuat opini publik yang menggaduhkan suasana, dan melahirkan situasi post truth di ruang publik. Keadaan itu rentan dipakai senjata mendelegitimasi kiprah dan hasil kerja penyelenggara pemilu, menuduh pemerintah curang, dan membakar konflik sosial dengan isu menyesatkan.
Secara ideal, seiring turun gelanggangnya konglomerat media ke politik, kian beragam pula gagasan dan kebijakan yang akan ditandingkan kandidat. Narasi yang dijual juga tidak lagi terjerumus pada pembunuhan karakter, fitnah, nirintegritas dan upaya delegitimasi (Gun Gun Heryanto, 2018). Efeknya adalah makin sadar, bernas, kritis, dan partisipatif masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya. Gus Hendra
