MASA kampanye untuk Pilpres 2024 masih lama, hingar-bingar para pengusung calon presiden yang muncul juga terbatas. Sayang, sejauh ini isu yang digulirkan rentan masih jauh dari adu gagasan, alih-alih rawan meruncingkan potensi keterbelahan anak bangsa. Salah satu isu adalah siapa penerus sejati Jokowi, dengan aktornya adalah kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tulisan ini khusus mencermati perebutan simbol tersebut.
Dari data, Lembaga Survei Nasional merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode, dan hasilnya 75,6 persen responden mengaku puas, 22,3 persen tidak puas (detik.com, 23/7/2023). LSN juga merilis hasil survei calon presiden (capres) yang mendapat endorse (dorongan) dari Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024. Hasilnya, sebanyak 45,3 persen responden yakin Prabowo mendapat endorse Jokowi, sedangkan Ganjar hanya 30,2 persen. Kencangnya wacana endorsement Jokowi memperkokoh status Jokowi sebagai the real king maker, fenomena baru sejak era Pilpres dimulai tahun 2004.
Angka kepuasaan publik tersebut jelas menjadi modal simbolik besar bagi Jokowi, dan itu yang kini diperebutkan Ganjar bersama Prabowo dengan retorika masing-masing. Perbantahan elite kedua kubu di sejumlah acara televisi, jika ditelisik, menyudut kepada saling klaim “kami yang didukung Jokowi”. Nyaris tidak ada adu ide atau kebijakan. Bisa jadi pertimbangannya karena masih terlalu dini untuk itu, tapi mulai melempar isu strategis tentu sangat dinanti publik. Di sudut lain, kubu Anies Baswedan tetap setia menjual isu perubahan, meski tidak jelas juga perubahan macam apa yang dimaksud.
Denyut politik kontemporer tersebut dapat dimaknai sekurang-kurangnya dalam tiga hal. Pertama, Ganjar dan Prabowo sekilas terlihat gencar menjual asosiasi, untuk tidak menyebut sekadar mendompleng popularitas, Jokowi. Belum ada gagasan orisinil guna menarik perhatian publik, sebagai wacana yang akan diperjuangkan demi memperbaiki kondisi yang dirasa kurang saat ini. Misalnya isu keadilan akses ekonomi, penguatan kehidupan kaum buruh, atau perbaikan keadilan hukum; titik di mana Jokowi dinilai masih kurang bertaji di persepsi publik.
Modal simbolik, menurut Pierre Bourdieu, dapat berbentuk dalam nama baik keluarga atau prestise. Modal simbolik ini dapat diubah menjadi modal ekonomi, termasuk modal elektoral. Karena mengincar itu, Ganjar dan Prabowo tampak lebih nyaman ditempatkan –dan menempatkan diri– sebagai penerus Jokowi. Keduanya kurang memposisikan sebagai diri sendiri, minimal tidak berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Disadari atau tidak, pilihan strategi ini hanya mempertunjukkan lemahnya posisi tawar calon dan partai pengusung di depan Jokowi.
Kedua, sengitnya saling klaim berujung isu lama bersemi kembali. Prabowo kembali terulang dihantam narasi pelanggaran HAM tahun 1998, pun kalah nyapres berkali-kali. Lucunya, sang “pelanggar HAM” itu pula tercatat dalam sejarah pernah digandeng sebagai calon wakil presiden oleh Megawati Soekarnoputri, bosnya Ganjar, pada Pilpres 2009. Senada dengan tuduhan Jokowi antek PKI atau anti-Islam, isu pelanggaran HAM hanya muncul ketika Pilpres akan berlangsung.
Bahwa kemudian dijadikan Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi usai menang Pilpres 2019, tentu sulit terjadi jika tanpa restu Megawati. Jadi, mengungkit stigma Prabowo itu sejatinya sebentuk sebangun dengan mengatakan Jokowi dan PDIP “grasa-grusu” memilih calon menteri saat berkuasa, untuk tidak memakai diksi “melindungi pelanggar HAM”. Menariknya, kubu Prabowo cenderung kalem, malah lebih terlihat menikmati, menghadapi serangan itu. Mungkin karena memang lebih diuntungkan secara pencitraan ketika mengambil posisi sebagai “korban”. Belum terlacak kubu Prabowo membalas dengan narasi tandingan, misalnya, masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah selama era kepemimpinan Ganjar sebagai Gubernur.
Ketiga, ini yang minim atau malu-malu dibahas secara vulgar: Pilpres butuh biaya politik besar. Ongkos itu, terutama, bisa diperoleh dengan menawarkan konsesi tertentu kepada kalangan pengusaha. Faktor ini seperti sengaja dialienasi, padahal publik wajib diedukasi bahwa berpolitik tanpa biaya itu jelas omong kosong. Realitanya, kekuatan logistik kalangan oligarki menjadi faktor penentu cukup besar, mungkin setingkat di bawah popularitas sang calon.
Sebagaimana terjadi oligark pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang “terpaksa puasa” selama Jokowi menjadi Presiden sejak 2014, maka pilihan logis kalangan oligark demi menjaga stabilitas usahanya adalah ke kubu mana dukungan mesti diarahkan? Bergabungnya dan disambutnya salah satu oligark media sekaligus Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, ke kubu Ganjar adalah salah satu fakta premis ini.
Secara faktual, Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra, dengan elektabilitas dan posisi hari ini di bawah PDIP. Namun, selain popularitas, Ganjar selaku capres tidak punya kekuasaan penuh galibnya Prabowo, bukan pula golongan “darah biru” di PDIP. Secara matematika bisnis, lebih menggiurkan dan menjanjikan kedudukan Prabowo sebagai nakhoda partai untuk mengamankan status quo tinimbang Ganjar, yang levelnya hanya “petugas partai”.
Pertimbangan oligark itu bisa saja jadi bahan pertimbangan Jokowi juga untuk lebih “sayang” ke siapa. Bukan hal aneh membayangkan oligark loyalis Jokowi memberi pandangan untuk dominan ke mana, guna mengamankan kepentingan bersama setelah Jokowi lengser. Jika bibir tak bicara, gestur dan komunikasi simbolik Jokowi dan Gibran selaku putra mahkota, layak dipakai referensi untuk membaca. Kehadiran Gibran di acara relawan Prabowo di Solo misalnya, dalam perspektif kultur Jawa, sulit terjadi jika tanpa restu, minimal sepengetahuan Jokowi.
Sebagai penutup, dalam skenario sekali putaran, dipersepsikan sebagai representasi Jokowi dapat menjadi berkah elektoral bagi Ganjar atau Prabowo. Namun, jika harus dua putaran dan salah satu harus bertarung dengan Anies, berkaca pengalaman Pilkada DKI Jakarta 2017, bayang-bayang Jokowi justru bisa berbalik jadi kartu mati bagi Ganjar atau Prabowo. Gus Hendra
