POSMERDEKA.COM, BANGLI – DPRD Bangli dan eksekutif mengebut pembahasan dua raperda, yakni Raperda tentang RAPBD 2024 dan Raperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Setelah rapat paripurna dengan agenda penyampaian raperda, langsung dilanjutkan pembahasan dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Selasa (10/10/2023).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD I Nyoman Budiada, didampingi Ketua DPRD I Ketut Suastika dan Wakil Ketua I Komang Carles. Dari eksekutif hadir Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, didampingi pimpinan OPD.
Pembicara Fraksi Partai Demokrat, I Made Sudiasa, menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada eksekutif, yang merancang kenaikan PAD sebesar Rp240 miliar di APBD 2024. Kenaikan PAD diharap mampu menaikkan belanja yang diperlukan untuk belanja pembangunan, terutama yang terkait kebutuhan masyarakat Bangli.
Fraksi Demokrat juga memberi masukan agar eksekutif lebih mendorong belanja modal, sehingga mampu memicu inovasi masyarakat secara luas, memberi stimulus terhadap laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perbaikan serta peningkatan sektor yang lain.
Selain itu akan didukung pula tahun depan dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. “Penting pengawasan dalam penyusunan dan penggunaan/belanja APBD secara intensif, yang mengacu kepada prioritas daerah untuk pelayanan publik dan pengadaan yang bersifat urgen secara merata,” jelasnya.
Fraksi PDIP dalam Pandangan Umum yang dibacakan I Gusti Nyoman Bagus Triyana menyampaikan beberapa hal. Fraksi terbesar ini berharap Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran agar berpihak kepada kebijakan prorakyat, yang dapat meringankan beban masyarakat kecil, terutama dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.
“Kami berharap kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan dan mengalokasikan anggaran guna mendukung ketahanan swasembada pangan yang berkelanjutan, serta dukungan kepada subak menuju Tani Tangguh,” bebernya.
Fraksi PDIP juga mendukung kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan usaha yang berdaya saing, dengan perlu melakukan penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi.
I Ketut Guna selaku pembicara Fraksi Restorasi Hati Nurani menegaskan, ada beberapa permasalahan yang dipertanyakan dan perlu diusulkan dalam pembahasan lebih lanjut. Dia minta TAPD dan jajaran OPD Pemkab dapat lebih serius dan berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat berupa bansos, yang bisa diterima langsung masyarakat.
“Baik yang diterima dari DPRD saat reses, atau dari hasil musrembang yang dilakukan eksekutif dengan berasaskan keadilan dan pemerataan sesuai ketentuan yang berlaku,” serunya.
Pembicara Fraksi Partai Golkar, I Nengah Darsana, mengapresiasi kerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan harapan masyarakat untuk dituangkan dalam program pembangunan.
Dia berharap pelaksanaan roda pemerintahan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. “Dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat, dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan,” sebutnya.
Fraksi Partai Golkar juga memberi tanggapan terhadap upaya Pemkab Bangli dalam memenuhi target PAD yang dirancang Rp 240 miliar. Salah satunya dengan peningkatan dari aset yang dipisahkan seperti PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah. “Kami, Fraksi Partai Golkar, menanyakan upaya apa saja yang akan dilakukan Badan Usaha Milik Daerah itu dalam meningkatkan PAD,” ucapnya. gia
