Duh! Gegara Corona, 2.295 Pekerja Dirumahkan dan 134 Kena PHK

  • Whatsapp
Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan. Foto: ist
Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan. Foto: ist

BULELENG – Dampak pandemi Covid-19 yang hingga kini belum usai, membuat ribuan karyawan di Buleleng terpaksa dirumahkan dan ratusan karyawan dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini tidak lepas dari adanya sejumlah usaha tempat mereka bekerja saat ini sudah tidak lagi beroperasi.

Dari data yang diterima, setidaknya dari Mei 2020 sampai Oktober 2020, sudah 45 perusahaan di Buleleng, baik yang bergerak di bidang pariwisata maupun usaha lain, yang melakukan penutupan tempat usaha. Dari 45 perusahaan itu, ada 2.295 pekerja telah dirumahkan dan 134 karyawan di-PHK.

Bacaan Lainnya

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Buleleng terus melakukan pemantauan terhadap ribuan tenaga kerja yang terdampak Covid-19. “Sebagian besar dari sektor pariwisata. Kami masih terus memantau terhadap sektor-sektor terkait tenaga kerja,” kata Kadisnaker Buleleng, Ni Made Dwi Priyanti Putri Koriawan.

Dikatakan Dwi Priyanti, kondisi ini terjadi akibat dampak sejumlah perusahaan yang sudah menutup usahanya karena adanya pandemi Covid-19. Faktor utamanya karena sepinya tamu atau wisatawan yang berkunjung.”Ini juga akan menjadi dilema buat perusahaan. Kalau perusahaan tetap ngotot membuka usaha mereka dengan memperkerjakan setengah karyawan, maka tetap akan merugi. Sekarang ini kondisi ekonomi yang masih terpuruk akibat pandemi Covid-19,” jelasnya.

Baca juga :  Gebyar Vitamin A untuk Balita Digelar di Sanur Kaja

Dwi Priyanti mengaku belum mengetahui sampai kapan kondisi ini akan berakhir. Kata dia, Disnaker Buleleng saat ini hanya melakukan pemantauan dengan membuka posko khusus untuk bisa mencermati kondisi perusahaan maupun pekerja yang terdampak. Pihaknya telah mendata semua pekerja yang di-PHK maupun dirumahkan.

Untuk mengatasi kondisi ini, Dwi Priyanti meminta para pekerja yang terdampak agar mengikuti program atau bantuan yang digulirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.Misalnya, pelatihan kerja, BLT, kartu prakerja maupun bantuan stimulan lainnya. “Kami minta perusahaan yang menutup operasional usaha untuk segera melapor kepada kami dan melaporkan jumlah pekerjanya yang terdampak sehingga bisa memudahkan kami melakukan pendataan,” pungkasnya. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.