Dua Warga Desa Adat Jro Kuta Pejeng Disanksi Adat, Dua Pekan Harus Kosongkan Tanah Desa

  • Whatsapp
PARUMAN warga krama Desa Adat Jro Kuta Pejeng. Foto: adi
PARUMAN warga krama Desa Adat Jro Kuta Pejeng. Foto: adi

GIANYAR – Dua krama (warga) Desa Adat Jero Kuta, Pejeng, Tampaksiring diberi waktu dua pekan untuk mengemasi barang-barangnya dari pekarangan adat yang ditempati secara turun-temurun. Pekarangan akan dieksekusi jika dalam dua pekan warga itu belum juga pindah. Hal ini merupakan keputusan pararem yang dibacakan Paruman Krama, Minggu (10/10/2021) sore.

Tidak hanya dua warga yang sebelumnya melaporkan dugaan pemalsuan surat kepada prajuruadat ini, 160 KK lain yang menempati dari 80 song tanah adat setempat juga disanksi tidak mendapat pelayanan adat selama dua bulan. Sebagian besar krama yang hadir minta pararemdilaksanakan, dan sanksi adat berlipat bakal dikenakan kepada prajuru adat jika tidak melaksanakan pararem tersebut.

Bacaan Lainnya

Ketegangan sempat terjadi saat paruman ditutup, ketika salah satu warga yang mewakili kramayang keberatan mencoba menyampaikan pendapat. Perwakilan warga yang keberatan ini nyaris menjadi bulan-bulanan ratusan krama yang menghadiri paruman ini. Melihat ada keributan, sejumlah petugas kepolisian dengan cepat mengamankan, sehingga sampai paruman selesai kondusivitas dapat terjaga.

Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng, Cokorda Gede Putra Pemayun, memaparkan kronologis pemohononan PTSL tanah adat Desa Adat Jero Kuta Pejeng. Termasuk penolakan sejumlah kramasetelah sertifikat terbit, sehingga adanya laporan dugaan pemalsuan surat. Dalam proses hukum itu, Bendesa mengaku ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga :  Tetapkan PKM Wilayah, Kelurahan Renon Gencarkan Sosialisasi Protokol Kesehatan Berniaga

“Saya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kesalahan yang tidak saya ketahui hingga hari ini. Namun, saya tidak akan merasa jerih (gentar) untuk mempertahankan tanah adat dalam rangka mengajegkan Desa Adat Jero Kuta Pejeng,” tegasnya. 

Dua tahun berpolemik, Bendesa berujar tidak ingin disebut melaksanakan keputusan adat secara sepihak atau golongan  Karena itu, di hadapan seluruh krama adat dari empat banjar dibacakanpararem adat menyikapi dua krama adat yang sebelumnya dikenakan sanksi kanorayang. Pun 160 krama lainnya yang menolak sertifikasi tanah adat setempat.

Dalam perarem ini, sebutnya, krama yang sebelumnya dikenakan sanksi kanorayang diberi batas dua minggu untuk meninggalkan tanah adat yang selama ini ditempati. Jika tidak dilaksanakan,prajuru dan krama dengan berkoordinasi aparat keamanan akan melakukan tindakan tegas dengan mengambil alih tanah adat tersebut.  

Krama yang menyatakan keberatan atau menolak sertifikasi tanah adat itu, sambungnya, dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan adat dalam batas aktu  dua bulan. Kalaupun tetap melaksanakan kegiatan adat, maka akan dikenakan penanjung batu berupa 1k g beras dikali jumlah krama adat. Namun, pihak adat masih membuka pintu terhadap krama yang dikenakan sanksi ini. Syaratnya, krama  harus melaksanakan penyangaskara.

“Saya tegaskan dalam pelaksanaan pareram ini, krama tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti perusakan atau yang lainnya,” tandasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.