POSMERDEKA.COM, MATARAM – Satu isu politik yang kini berembus kencang di NTB adalah menyangkut pergantian Penjabat Gubernur (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Rumor ini memantik di tengah masyarakat.
Dalam isu yang beredar di media sosial dan grup Whatsapp, Gita bakal digantikan Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI, Lalu Niqman Zahir. Undangan pelantikan malah sudah beredar luas, meski belum bisa dipastikan apakah benar atau tidak.
Isu pergantian mulai mencuat usai Gita Ariadi dievaluasi kinerjanya oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 20 Desember 2023 lalu. Surat Keputusan (SK) pergantian Pj. Kabarnya keluar sejak tanggal 15 Januari.
Terkait kabar burung itu, anggota Komisi I DPRD NTB, Najamuddin Moestafa, menilai sangat meresahkan. Dia memandang isu demikian masuk kategori berbahaya, lantaran mengganggu jalannya roda birokrasi di Pemprov NTB.
“Jujur, banyak pejabat hingga ASN Pemprov NTB yang menanyakan kebenaran kabar pergantian Pj. Gubernur ke saya. Apalagi kabar yang beredar ada kop resmi pergantian yang ditandatangani Mendagri. Makanya saya minta Mendagri harus mengklarifikasi isu liar ini,” serunya, Kamis (25/1/2024).
Menurutnya, isu liar semacam ini tidak bisa didiamkan, karena pergantian penjabat kepala daerah merupakan urusan negara. Apalagi ada kop resmi negara dalam surat yang sudah disebarluaskan itu.
Dia minta dalam 2×24 jam Kemendagri harus meluruskan apa yang benar. “Saya berbicara ini atas nama negara agar spekulasi ini enggak mengganggu stabilitas NTB. Terlebih menjelang Pemilu 2024 yang tinggal hitungan hari pencoblosan pada 14 Februari nanti,” tegasnya.
Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim, saat dimintai konfirmasi, menjawab rumor penggantian Gita Ariadi dengan Lalu Niqman Zahir, yang juga putra Lombok Tengah, merupakan berita hoaks yang tidak diketahui sumbernya. “Sumbernya itu siapa, tanya sudah,” cetusnya.
Menurut Salim, kalaupun benar ada informasi soal penggantian Pj. Gubernur NTB, tentu bakal ada undangan dari Kemendagri untuk menghadiri pelantikan Lalu Niqman Zahir. Namun, sampai saat ini Pemprov NTB belum mendapat undangan apa pun. “Tidak ada, tidak ada informasi,” lugasnya memungkasi. rul