BULELENG – Penyaluran bantuan dari pemerintah dianggap belum sepenuhnya tepat menyasar masyarakat kurang mampu atau terdampak pandemi Covid-19. Anggota DPRD Buleleng pun mempertanyakan standardisasi pemberian bantuan terhadap warga yang dikategorikan sebagai warga miskin tersebut. Pertanyaan itu terungkap saat digelar rapat gabungan Komisi DPRD Buleleng dengan Pemkab Buleleng, Senin (26/7/2021) saat membahas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 yang digelar daring.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Buleleng, Ketut Susila Umbara, dihadiri Ketua DPRD, ketua komisi dan ketua fraksi di DPRD Buleleng. Hadir juga Sekda Buleleng, Gede Suyasa, sedangkan anggota DRPD Buleleng serta SKPD terkait di Pemkab Buleleng mengikuti secara daring.
Susila Umbara mengatakan, pada masa pandemi saat ini banyak masyarakat merasakan dampaknya, terutama sektor ekonomi. Masalahnya, belum ada indikator dalam data DTKS bagi warga yang terdampak pandemi. Di sisi lain, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berasal dari APBD datanya berasal dari DTKS.
Melihat fakta di lapangan, kata politisi Golkar asal Desa Panji itu, banyak masyarakat baik dari pekerja atau pengusaha yang sebelumnya memang dianggap mampu, sekarang akibat situasi pandemi mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Untuk itu, dia berharap pemerintah bisa menemukan jalan keluar bagi masyarakat yang terdampak. Selain itu juga diharap bisa dimungkinkan untuk memberi data tambahan terkait indikator lain di DTKS, agar pemberian bantuan bisa merata.
“Yang dulunya bekerja banyak di-PHK, begitu juga yang memiliki usaha saat ini macet, sehingga tidak ada pemasukan. Ini harus bisa dicarikan solusi agar bantuan bisa merata,” serunya.
Sekda Gede Suyasa tak menampik bahwa selama ini bantuan yang diberikan pemerintah daerah lewat APBD berdasarkan data yang tercantum di DTKS. Dia juga berharap data dari DTKS dan data di lapangan bisa dipadukan. “Saat ini memang data DTKS dan data di lapangan masih belum sinkron. Mungkin nanti dari DPRD melalui komisi terkait bisa memberi usulan tambahan indikator untuk warga lain yang terkena dampak pandemi, untuk bisa menerima bantuan,” pungkas Suyasa. rik
