DPRD Bangli Soroti Rencana Pembangunan 15 Tower Baru

  • Whatsapp
Satria Yudha. Foto: gia
Satria Yudha. Foto: gia

BANGLI – Adanya pembangunan sejumlah tower tak berizin, membuat Komisi I DPRD Bangli memanggil instansi terkait dalam rapat kerja, belum lama ini. Belakangan diketahui sedikitnya ada 15 pembangunan tower baru yang masih dalam proses verifikasi perizinan tahap II.

Ketua Komisi I DPRD Bangli, Satria Yudha, memanggil Diskominfosan, Dinas Perijinan dan BKPAD Bangli untuk menjelaskan persoalan tersebut. Sebelum mendata tower, legislatif berkoordinasi dengan OPD terkait. Sejauh yang dia ketahui, ada tower yang masuk dalam proses, ada juga yang baru membangun.

Bacaan Lainnya

“Sejauh mana implementasinya, itu yang ingin kami ketahui agar tidak ada pembangunan tower bodong. Membangun dulu, tapi belum ada proses. Itu akan kami lakukan penelusuran juga,” ungkap Satria Yudha, Minggu (18/10/2020).

Sesuai penjelasan Kadiskominfosan Bangli, Wayan Dirgayusa, yang hadir saat rapat kerja, dia berkata 15 tower tersebut izinnya belum keluar, tapi prosesnya sudah dilakukan. “Saat ini 13 masih dilakukan verifikasi tahap II, dan dua masih dalam tahap pembangunan. Setelah verifikasi tahap III final, ke-12 tower tersebut baru izin bisa dikeluarkan,” ungkapnya.

Politisi PDIP asal Banjar Tanggahanpeken, Desa Sulahan ini memaparkan, Diskominfosan minta tambahan anggaran Rp15 juta untuk bisa menghasilkan PAD senilai Rp300 juta. Jika penambahan 15 tower baru itu lolos, ada estimasi di bidang pengawasan peningkatan PAD yang bisa diperoleh menjadi Rp300 juta. Ini mengalami peningkatan Rp100 juta, sebab sebelumnya hanya mampu menghasilkan PAD senilai Rp200 juta dari 88 tower yang ada di Bangli.

Baca juga :  Bali Tambah 3 Pasien Covid-19 Meninggal, Positif 86 dan Sembuh 88 Orang

Parlemen, lugasnyam akan tetap melakukan pengawasan terkait implementasi aturan dan penerapan tower bersama di Bangli. Sesuai aturan yang berlaku, ungkapnya, satu titik tower bersama maksimal untuk 12 provider (penyedia layanan). Hanya, di beberapa titik masih ada satu tower bersama justru dipergunakan sampai 22 provider. Kata dia, banyak yang menumpang untuk kepentingan umum.

Karena itu, dia menegaskan pengecekan proses perizinan 15 tower baru tersebut akan terus dilakukan. Hal ini untuk menegakkan aturan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, tentu dengan tetap memperhatikan tupoksi Komisi I. Bagaimana dengan indikasi adanya tower bodong di Bangli? Satria Yuda menyebut hal itu memang ada, tapi datanya belum disampaikan. “Yang dikatakan bodong itu membangun dulu, belum ada proses masuk ke dinas. Sementara di pendamping lokasi tentu masih dalam proses,” pungkasnya. 028

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.