DPRD Bali Setuju Kenaikan Tarif Parkir Bandara, Asalkan…

  • Whatsapp
AAN Adhi Ardhana (kanan). Foto: hen
AAN Adhi Ardhana (kanan). Foto: hen

DENPASAR – Keinginan PT Angkasa Pura Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk menaikkan tarif parkir di areal bandara mendapat persetujuan dari DPRD Bali, Kamis (25/3/2021) lalu. Namun, persetujuan itu mesti memperhatikan hal-hal teknis yang direkomendasikan Komisi III.

“Pada prinsipnya kami setuju, tapi ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan oleh pihak PT Angkasa Pura,” kata Ketua Komisi III DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, Jumat (26/3/2021).

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut diuraikan, sebelumnya Angkasa Pura Bandara I Gusti Ngurah Rai bersurat ke DPRD Bali pada 9 Maret 2021. Inti suratnya mengenai penyesuaian tarif masuk pelataran terminal atau parkir untuk kendaraan bermotor. Setelah dicermati Komisi III yang membidangi infrastruktur, dibuat rekomendasi atas nama lembaga.

Menurut Ardhana, pada prinsipnya legislatif sangat memahami pertimbangan Angkasa Pura untuk menaikkan (dalam surat disebut penyesuaian) tarif parkir tersebut. Alasannya, bandara memiliki beban biaya operasional dan untuk tetap menjaga tingkat layanan parkir kendaraan bermotor.

Hanya, jelasnya, pada saat ini seluruh dunia merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Masyarakat Bali, termasuk yang bekerja di areal bandara, juga turut terdampak.

“Kami setuju ada kenaikan tarif parkir, tapi kami merekomendasikan agar penyesuaian itu dilaksanakan setelah masa PPKM selesai, sesuai Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 07/2021 tanggal 22 Maret pada poin 16,” sebut politisi PDIP tersebut.

Baca juga :  Libur, Nadeo Tetap di Bali untuk Segarkan Pikiran

Sebagai catatan, dalam SE Gubernur 07/2021, dalam poin 16 tercantum bahwa SE tersebut berlaku mulai 23 Maret 2021 sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.

Selain itu, ulasnya, Komisi merekomendasikan kenaikan tarif parkir hanya berlaku bagi kendaraan bermotor yang parkir di bandara. Bagi kendaraan yang masuk areal bandara untuk keperluan hanya drop off (menurunkan) penumpang, tidak dikenakan biaya parkir. Satu lagi, tegasnya, kenaikan tarif parkir tidak berlaku bagi kendaraan karyawan di lingkungan bandara tersebut.

Disinggung mengapa harus mencantumkan bebas biaya parkir bagi yang drop off penumpang, Ardhana menjawab karena kebijakan itu diterapkan di bandara yang lain. Misalnya Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta.

Apalagi jelas-jelas nomenklatur yang dimaksud dalam surat adalah tarif parkir. “Sekarang saya tanya, apakah orang menurunkan penumpang itu termasuk parkir?Nggak kan? Kalau nggak, kenapa harus bayar parkir?” ulasnya kalem.

“Kalau kendaraan parkir itu ya di areal parkir, wajar kena bayar parkir karena terkait layanan bandara. Tapi kalau hanya masuk menurunkan penumpang kemudian pulang, lalu kapan dia memakai fasilitas parkir bandara?” imbuh Ni Luh Yuniati, anggota Komisi III.

Mengapa isi rekomendasi Komisi III, meski menyatakan setuju, terlihat seperti “lepas kepala pegang ekor?” Kali ini Ardhana tersenyum simpul. “Yang jelas kami setuju, tapi dengan syarat dan rekomendasi itu,” pungkasnya, masih dengan ekspresi dan nada kalem. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.