DPRD Bali Batalkan Lelang Pakaian Dinas

  • Whatsapp
SUGAWA Korry (pegang mik) dan Sekwan I Gede Suralaga (di belakang). Foto: ist
SUGAWA Korry (pegang mik) dan Sekwan I Gede Suralaga (di belakang). Foto: ist

DENPASAR – Pengadaan pakaian dinas untuk seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang sudah dianggarkan dalam APBD Induk 2021, kini menjadi “layu sebelum berkembang”. DPRD Bali membatalkan anggaran itu, termasuk proses lelang yang sedianya hendak dijalankan Sekretariat Dewan. Hal itu diutarakan Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, Senin (8/2/2021).

Menurut Sugawa, penganggaran pakaian dinas itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kata dia, pembahasan anggaran tersebut telah disepakati bersama seluruh fraksi di DPRD Bali pada tahun 2020. Kemudian hasil pembahasan dituangkan dan ditetapkan dalam APBD Induk 2021, dan setelah dikonsultasikan ke Kemendagri juga telah disetujui.

Bacaan Lainnya

Dasar pertimbangan menganggarkan, terangnya, diasumsikan kondisi pandemi Covid-19 telah bisa ditangani dan sektor ekonomi mulai bisa bangkit. Bahwa faktanya pandemi masih terjadi dan menunjukkan kondisi perekonomian menurun seperti saat ini, dia berujar di tingkat pimpinan DPRD mengajak pimpinan fraksi untuk mengkaji kembali anggaran tersebut.

“Dan, disepakati untuk membatalkan proses realisasi anggaran tersebut. Saya koordinasikan dengan Sekwan untuk menindaklanjuti pembatalan proses lelang anggaran tersebut. Karena adanya pembatalan proses lelang, maka anggaran tersebut dapat digunakan untuk realokasi anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 yang lebih membutuhkan atau yang lebih urgen,” ulasnya.

Baca juga :  Empat Polisi Diganjar Penghargaan, Bantu Ibu Melahirkan di Mobil Patroli

Disinggung apakah parlemen akan tetap membatalkan pengadaan pakaian dinas jika berita itu tidak ramai di media sosial, Sugawa berkata pasti akan dilakukan juga. Alasannya, karena kondisi pandemi belum kondusif. Karena itu, jika ada instruksi untuk refokusing anggaran, pastilah pembatalan pengadaan akan ditempuh jua.

Sudah ada pemikiran legislatif akan dipakai untuk keperluan apa anggaran itu dalam penanganan pandemi? “Belum, nanti dibahas pada saat pembahasan selanjutnya. Yang jelas prioritas untuk penanganan Covid-19,” katanya menandaskan.

Sekretaris DPRD Bali, I Gede Suralaga, pada kesempatan terpisah, membenarkan adanya perintah untuk membatalkan proses lelang pengadaan pakaian dinas tersebut. Menurutnya, karena anggaran itu tidak pernah diambil dari kas daerah, maka tetap ada berada di kas daerah. “Yatetap di kas daerah, bukan kembali ke kas daerah, karena selama ini kami tidak mengambilnya. Kalau mengambil kan ada prosedurnya secara administrasi,” kata birokrat berpostur sentosa tersebut. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.