POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Selesai Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, bukan berarti Bawaslu otomatis menganggur. Satu kegiatan yang menanti di depan mata adalah pengawasan dalam pendataan pemilih berkelanjutan untuk hajatan politik tahun 2029. Pesan itu disampaikan Kordiv SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, saat kunjungan monitoring ke Bawaslu Kota Denpasar dan Bawaslu Gianyar, Rabu (7/5/2025).
Menurut Wiratma, meski di tengah masa transisi dan keterbatasan anggaran, Bawaslu kabupaten/kota harus tetap bekerja optimal. Kinerja jajaran di daerah sangat penting dalam mendukung keberhasilan tahapan pengawasan Pemilu dan Pilkada mendatang, yang akan memasuki fase tahapan Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan. “Monitoring ini juga menjadi ajang evaluasi kinerja kelembagaan, sekaligus memperkuat koordinasi antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu kabupaten/kota,” cetus Dodo, sapaan akrabnya.
Lebih jauh disampaikan, monitoring ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring yang dijadwalkan di sembilan kabupaten/kota se-Bali. Tujuannya untuk memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu, serta ketertiban dalam penyusunan laporan keuangan setelah Pemilu dan Pilkada 2024. Monitoring dilakukan secara langsung sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan internal, khususnya terkait penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan Dana Hibah.
“Sangat penting menyelesaikan seluruh laporan tersebut secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, agar tertib administrasi tetap terjaga,” pintanya.
Dalam kunjungannya, Putra Wiratma menyampaikan bahwa pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan kelembagaan Bawaslu sebagai penyelenggara pengawasan pemilu. Menurutnya, akurasi dan ketepatan dalam menyusun laporan tidak hanya menunjukkan kepatuhan aturan, tetapi juga menjadi wujud komitmen dalam menjaga kepercayaan publik.
“Monitoring ini bukan hanya soal memeriksa SPJ atau pelaporan keuangan, tetapi juga bagian dari upaya memastikan bahwa semangat kerja dan tanggung jawab kelembagaan tetap terjaga, khususnya di masa efisiensi anggaran,” ulas komisioner berpostur sentosa tersebut.
Wiratma berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi dasar untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun tata kelola keuangan.
Pesan senada disampaikan Wiratma saat monitoring ke Bawaslu Tabanan, Kamis (8/5/2025). Tambahannya adalah agar jajaran Bawaslu se-Bali membuka ruang masukan oleh masyarakat sebagai catatan terhadap kinerja Bawaslu, dan perbaikan untuk Pemilu dan Pilkada mendatang. Pula evaluasi secara kelembagaan dari segi administrasi dan terkait arsip digital, baik dokumen pengawasan Bawaslu maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Kita beralih semua dokumen harus digitalisasi tanpa mengesampingkan dokumen fisik. Ini wajib kita lakukan guna langkah antisipasi kejadian force majeure, terutama dokumen hasil pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan,” paparnya.
“Di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kami terus mendorong penguatan tata kelola kelembagaan. Ini mencakup pembenahan administrasi, penataan arsip digital, serta peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran,” pungkas Wiratma. hen
