POSMERDEKA.COM, BULELENG – Dewa Nyoman Sukrawan melakukan manuver politik jelang Pilkada Serentak 2024. Tak hanya menjajaki satu partai saja, mantan Ketua DPRD Buleleng itu pun mendaftar sebagai bakal calon (balon) Bupati via Partai Nasdem, Hanura, hingga “rumah lamanya” yakni PDIP.
Sukrawan juga sebelumnya mendekati Partai Gerindra untuk melakukan pendaftaran. Hanya saja, Gerinda belum membuka pendaftaran penjaringan bakal calon pemimpin.
Ditemui usai menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon Bupati di DPC PDIP pada Jumat (10/5/2024) sore, Sukrawan menyebut memilih untuk mendaftarkan diri lewat beberapa partai politik lantaran mereka membuka peluang. Pun membuka pintu pendaftaran bagi kader maupun non kader.
Dia menegaskan mendaftar di sejumlah partai tidak ada istilah main-main. Ketika partai membuka pendaftaran, dia mengaku tertarik. “Hal ini juga memperlihatkan kalau kader maupun nonkader siap menyongsong pesta demokrasi Pilkada,” tegasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Sukrawan dipecat sebagai kader PDIP Buleleng lantaran mencalonkan diri sebagai Bupati dengan jalur independen pada Pilkada 2017.
Terkait peluang kembali mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP lagi, Sukrawan menyebut hal tersebut kewenangan pimpinan partai. “Ini kan baru permulaan, baru penjaringan saja. Nanti kita menunggu rekomendasi. Kalau nanti wajib ber-KTA, ya nanti cari lagi,” ucapnya santai.
Sebelumnya, Sukrawan mendaftarkan diri ke Nasdem pada 5 Mei, lanjut ke Partai Hanura di hari yang sama. Menurut Sukrawan, hal juga sebagai jalan komunikasi politik untuk pendekatan awal, dan minta dukungan untuk maju sebagai calon Bupati Buleleng.
Selain itu, pendekatan dilakukan untuk menyiapkan Koalisi Partai Gabungan untuk mengusung dan mendukung calon di Pilkada 2024. “Semakin banyak ada komitmen, semakin jelas saya lahir sebagai calon. Semua kesempatan sama, bergantung figur yang diusung,” tutup kader Partai Demokrat ini.
Sekretaris DPC PDIP Buleleng, Gede Supriatna, menyebut ada delapan nama mendaftar sebagai pemimpin Buleleng. Ada satu nama yakni Dewa Sukrawan yang tidak berstatus sebagai kader.
Supriatna menyebut sah-sah saja orang mendaftar, karena PDIP membuka pendaftaran dan penjaringan secara terbuka. Baik dari kader maupun nonkader. “Kami terbuka, karena selama ini tidak ada surat atau instruksi melarang orang yang mendaftar di tempat lain tapi mendaftar juga di PDIP,” jelasnya.
Supriatna menambahkan, Sukrawan sebelumnya dipecat dari kader PDIP, sehingga dia tidak bisa langsung diberikan KTA. Untuk pemberian kembali KTA harus melalui Kongres. “Seseorang yag dipecat atau dikeluarkan dari keanggotaan, nanti diputuskan di Kongres apakah disetujui atau tidak (direhabilitasi menjadi kader),” tandasnya. edy
