POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Setelah ditetapkan sebagai Kota Lengkap pertama di Indonesia dalam mempercepat target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kali ini, Pemerintah Kota Denpasar siap mendukung program Sertifikat Elektronik yang tengah digencarkan Kementerian ATR/BPN.
Demikian diungkapkan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di sela-sela menghadiri Implementasi Layanan Elektronik, Deklarasi 4 Kabupaten Lengkap dan Mobil Layanan Elektronik yang digelar Kementerian ATR/BPN RI, di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (21/5/2024).
Hadir langsung dalam kesempatan tersebut Menteri ATR/BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri PAN-RB RI, Abdullah Azwar Anas; Pj. Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya; Kakanwil ATR/BPN Provinsi Bali, Andry Novijandri; Bupati se-Bali, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana; serta undangan lainnya.
Menteri ATR/BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, Kota Lengkap artinya pemetaan tanah yang sudah terdaftar keseluruhan secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun kriteria Kota Lengkap yang harus dipenuhi, yakni seluruh wilayah mulai dari desanya, kecamatan sampai kota, sudah terpetakan dan terdata baik secara tekstual maupun yuridis.
“Kota Denpasar sudah melengkapi kriteria tersebut dan menjadi kota percontohan pertama di Indonesia sebagai Kota Lengkap. Keuntungan menjadi Kota Lengkap yakni masyarakat diberikan kemudahan masyarakat mengurus tanahnya,” ujar AHY.
AHY juga mengatakan, Provinsi Bali merupakan yang terdepan dalam urusan agraria pertanahan dan tata ruang. Dikatakan, proses transformasi digital dan layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN kini semakin baik. Penyelenggaraan layanan elektronik juga turut didukung dengan deklarasi empat Kabupaten Lengkap sekaligus. Dengan demikian, Provinsi Bali kini memiliki total 6 Kabupaten/Kota Lengkap.
Sementara itu, Wali Kota Jaya Negara menyebutkan, Pemkot Denpasar memberikan dukungan agar penerapan Sertifikat Tanah Elektronik ini dapat dilaksanakan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Kami tentu mendukung, dan semoga dengan adanya Sertifikat Tanah Elektronik ini dapat memberikan kemudahan, menjamin kepastian hukum, serta meminimalisasi permasalahan pertanahan di Kota Denpasar,” ujarnya. rap
