POSMERDEKA.COM, DENPASAR – KPU Provinsi Bali bersama Kodam IX/Udayana resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) lima tahunan untuk memperkuat sinergitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Bali. Langkah ini ditempuh salah satunya guna menyelesaikan persoalan krusial pemutakhiran data pemilih, yang beralih status menjadi prajurit TNI maupun purnawirawan. Kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan; bersama Panglima Kodam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, di Kodam IX/Udayana, Denpasar, Selasa (29/9/2026).
Penanganan data peralihan status prajurit menjadi fokus mendesak, menyusul hasil pencermatan data turunan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026. Dalam data tersebut, tercatat sebanyak 117 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih, lantaran telah beralih status menjadi anggota TNI. Lewat kerja sama ini, KPU Bali dan Kodam IX/Udayana berkomitmen melakukan verifikasi, pembersihan, serta perbaikan data secara terpadu.
“Koordinasi berkala dilakukan untuk memutakhirkan data warga yang masuk menjadi prajurit aktif, maupun anggota TNI yang memasuki masa purnatugas, demi menjamin keakuratan serta akuntabilitas daftar pemilih di Bali,” terang Lidartawan.
Selain pemutakhiran data pemilih, PKS yang berlaku selama lima tahun ini mencakup sejumlah ruang lingkup strategis lain. Agenda tersebut meliputi pertukaran data dan informasi kepemiluan, bantuan pengamanan distribusi logistik, sosialisasi netralitas TNI, hingga pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di wilayah teritorial Bali.
Pada kesempatan itu, Pangdam Piek Budyakto menegaskan komitmennya mengawal netralitas prajurit. Pula siap memberikan dukungan pengamanan dan deteksi dini, guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama seluruh tahapan pemilu berlangsung. Melalui sinergi lintas lembaga ini, KPU Bali dan Kodam IX/Udayana berharap terbangun koordinasi intensif dan berkesinambungan. Kerja sama ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mengawal pesta demokrasi di Bali agar berjalan aman, lancar, transparan, dan berintegritas. hen
