POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Debat kedua kandidat Pilgub Bali 2024 dengan tema “Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah” diselenggarakan di The Meru Bali Beach Sanur, Sabtu (9/11/2024) malam lalu. Dari sejumlah isu, soal penyediaan air bersih untuk wilayah kering, dan peningkatan sumber PAD jadi bidikan paslon nomor urut 1, Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS); dan paslon nomor urut 2, Wayan Koster-Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri). Jika dikerucutkan lagi, perang wacana soal satu jalur pusat dan daerah adalah titik didihnya.
Soal air bersih, menjawab pertanyaan panelis, Koster mengklaim sumber dan debit air di Bali melebihi kebutuhan warga dan wisatawan. Masalahnya adalah distribusi ke wilayah yang tidak punya sumber air. Makanya banyak akomodasi wisata mengambil air bawah tanah (ABT). Program prioritasnya adalah distribusi dan pipanisasi ke wilayah kering serta melarang ABT.
“Di wilayah yang perlu air banyak, pemerintah kabupaten/kota memberdayakan perusda air dengan efektif dan efisien menggunakan APBD. Jika kurang, didorong dari Pemprov. Lima tahun ke depan memimpin, tuntas soal air bersih,” sebutnya.
Menanggapi itu, Muliawan Arya bilang Karangasem dan Buleleng kekurangan air. Program yang ditawarkan adalah reboisasi massal, biopori dan mengubah air laut menjadi tawar, serta membuat gorongan untuk menampung air hujan. “ABT banyak diambil di Bali Selatan yang banyak akomodasi pariwisata. Kami yakin bisa selesaikan persoalan itu dalam lima tahun,” kata De Gajah, panggilan akrabnya.
Menjawab pertanyaan panelis soal meningkatkan standar daya saing SDM Bali, De Gajah menuding pendidikan di Bali kurang mendapat perhatian serius. Sekolah Bali Mandara dihentikan programnya di era Koster jadi Gubernur. Dia berjanji memasukkan kurikulum setiap sekolah dengan menyesuaikan kebutuhan pasar.
Koster menanggapi dengan menyebut SDM Bali termasuk ras unggul, dan berjanji meningkatkan akademik dengan mendorong SMA/SMK gratis di seluruh Bali. Jadi, tidak hanya satu sekolah. SDM yang dicetak adalah unggul pariwisata tingkat manajerial, tapi juga bisa kerja di luar bali.
De Gajah membalas bahwa SMA/SMK di Bali tidak masuk 100 besar nasional, hanya 350 besar. Itu pun sekolah swasta Santo Yoseph Denpasar. Pendidikan jangan hanya membangun unit sekolah.
Dalam sesi tanya-jawab antarpaslon, Koster bertanya strategi Mulia-PAS menyikapi potensi turunnya PAD Provinsi karena ada UU 1/2022. PAS menjawab salah satu solusi adalah satu jalur, yakni De Gajah sebagai Gubernur menghadap Presiden Prabowo untuk minta dana dari pusat. Juga inovasi perusda jadi sumber pendapatan di berbagai bidang, dan optimalisasi aset daerah dengan transparan. “Banyak tanah di daerah wisata kurang signifikan untuk perkuat fiskal daerah,” jelasnya.
“Menangkis” wacana satu jalur, Koster berkata hubungan pusat dan daerah dan keuangan APBN ke daerah, karena diatur UU Pemda dan UU Keuangan Pusat-Daerah, berjalan otomatis tanpa intervensi. APBN sangat terbatas karena diperebutkan 38 provinsi dan 500-an kabupaten/kota. Dia memilih optimalisasi pungutan wisatawan asing, yang jika berjalan optimal dapat menghasilkan Rp1 triliun per tahun. “Juga kontribusi pelaku usaha untuk menjaga lingkungan Bali,” paparnya.
Tensi debat mulai naik ketika De Gajah bertanya sikap Koster-Giri jika Presiden mengambil keputusan untuk dilaksanakan, tapi ketum partai Gubernur menentang, apa ikuti arahan Presiden atau ketum? Juga inovasi meningkatkan PAD dalam kondisi APBD defisit.
Koster menjawab akan patuh keputusan pusat, sepanjang selaras dengan kebutuhan daerah, dan tidak merusak lingkungan alam dan budaya Bali. De Gajah balas menuding itu cuma pernyataan, karena rekam jejak Koster menolak Piala Dunia U20 tahun 2023. Itu dinilai pembangkangan. “Olahraga dibawa ke politik. Itu tidak baik dicontoh,” sindirnya.
Koster lalu balas dengan menonjolkan keberhasilan pengelolaan aset untuk meningkatkan PAD di era menjabat Gubernur periode pertama, dengan pengelolaan aset tanah 3,9 hektar di Nusa Dua dari Rp7 miliar menjadi Rp40 miliar per tahun. “Dan, kami tidak pernah melarang tim Israel hadir di Bali, hanya menolak bertanding di Bali karena ada Dasa Sila Bandung Konferensi Asia Afrika, dan ada Peraturan Menteri Luar Negeri,” urainya. hen
