Data Kepemiluan Jangan Bernasib Seperti Supersemar, KPU Harus Jadi Pusat Data Pemilu

  • Whatsapp
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen

DENPASAR – Mudahnya masyarakat mengakses data kepemiluan menjadi target besar KPU Bali. Sebab, data-data tersebut sangat berguna untuk bahan analisis dan kajian strategis, mulai dari masyarakat umum, akademisi, sampai partai politik (parpol). “Saya minta kepada teman-teman di KPU kabupaten/kota agar pengarsipan data dilakukan dengan baik. Saya ingin KPU benar-benar menjadi pusat data pemilu,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kamis (15/7/2021).

Menuju ke arah itu, sebutnya, jajaran KPU wajib mengarsipkan data dengan baik. Data yang dikompulir adalah data sejak kali pertama KPU sebagai lembaga independen berdiri, dan menyelenggarakan kontestasi politik nasional serta lokal. Itu berarti sejak Pileg 2004 sampai dengan data Pilkada 2020 lalu.  

Bacaan Lainnya

“Jangan sampai ada terulang surat Supersemar yang hilang, nggak jelas suratnya ada di mana. Kalau di KPU, jangan sampai ada data pilkada hilang,” seru mantan Ketua KPU Bangli tersebut.

Data kepemiluan yang dimaksud, sambungnya, terdiri dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), pencalonan di Pileg dan Pilpres, data perolehan suara sampai kursi parpol peserta pemilu. Singkat kata, semua data yang merupakan kewenangan KPU untuk menyimpan. Bagi masyarakat yang membutuhkan, Lidartawan berujar silakan datang ke KPU untuk mendapat data yang dicari. Melalui masyarakat yang mencari data itu pula, dia bisa mengukur seberapa cepat pelayanan yang disajikan KPU kabupaten/kota.

Baca juga :  Ginting Tak Mau Main-main Lawan Pedrosa

“Sekarang zaman digital, tidak ada ceritanya lambat-lambat memberi pelayanan kepada masyarakat. Kalau lambat bisa diberi peringatan. Masyarakat juga silakan mengikuti prosedur untuk minta data, misalnya identitas diri. Selama bukan termasuk data yang dikecualikan, pasti diberikan,” janjinya.

Penerapan kecepatan akses data itu, terangnya, harus sudah berjalan mulai tahun 2022. Pertimbangannya, karena tahun depan tahapan Pemilu-Pilkada Serentak 2024 sudah dimulai. Bagi parpol atau penggiat demokrasi, lanjutnya, siap dilayani dengan limit waktu maksimal 30 menit. Dia menegaskan, target waktu itu penting, agar jangan sampai orang mendapat data kepemiluan selain dari KPU.

“KPU itu pusat data resmi (kepemiluan), kalau tidak bisa cepat ngapain ada KPU kalau begitu? Ini juga wujud tagline KPU yakni melayani,” urainya. Disinggung PPKM Darurat akan diperpanjang sampai Agustus, dan itu berarti KPU belum bisa kerja dari kantor, Lidartawan mendaku tidak ada masalah prinsip. “Selama rekan-rekan di kabupaten/kota bener-bener work from home (kerja dari rumah), bukan holiday from home (liburan dari rumah), saya lihat tidak masalah. Beberapa kali saya cek, mereka benar kerja dari rumah,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.