DENPASAR – Desakan pariwisata dan ketimpangan perekonomian antara Bali Utara dan Selatan, menjadi salah satu topik serius yang dibahas dalam diskusi panel dengan tema “Menuju Bali yang Suistanable”, yang diadakan DPD Partai Golkar Bali di Istana Taman Jepun, Rabu (7/1/2025). Sejumlah akademisi, mahasiswa dan kalangan generasi muda dihadirkan dalam diskusi yang dimoderatori jurnalis Wayan Juniarta itu.
Membuka acara, Ketua DPD Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih, berharap ada masukan komprehensif dari peserta, terutama ide terbaik dari anak muda dan BEM, untuk pemerintah. Diskusi untuk membahas kondisi Bali ke depan yang berkelanjutan, karena saat ini adat-budaya tergerus, dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi utara dan selatan dapat melemahkan Bali.
“Daerah selatan tinggi pertumbuhan, banyak saudara dari timur datang karena kesempatan kerja tinggi. Ini dibarengi inflasi dan akhirnya ada tekanan ekonomi, gajinya UMR tapi kebutuhan hidup tinggi, akhirnya jadi jual tanah dan terdesak,” ucap Demer, sapaan akrab anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
“BEM kita ajak kerja sama mengkaji lebih dalam bagaimana desa adat dan budaya, pertanian dan pariwisata, juga sampah yang lagi ribut di Bangli,” ulasnya.
“Kesalahan orang Bali itu melihat gejala, tapi akarnya tidak diketahui. Bali Utara sampai ingin bikin bandara, padahal akarnya ketimpangan penghasilan,” cetus Juniarta membuka diskusi. Kegiatan ini menghadirkan narasumber yakni Prof. I Gusti Bagus Rai Utama, Prof. I Komang Gede Bendesa, Prof. Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranatha, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Gede Adrian Maha Putra dari generasi muda, dan Dr. I Gusti Ketut Widana.
Dalam pemaparannya, para narasumber menyoroti Bali saat ini berada dalam ancaman krisis ekologis serius, akibat benturan antara ambisi pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam. Pembangunan pariwisata masif memicu eksploitasi lahan serta kelangkaan air bersih. Kondisi ini diperparah oleh darurat sampah, yang muncul karena pergeseran filosofi masyarakat menjadi perilaku egois yang merusak ekosistem. Lemahnya eksekusi regulasi di lapangan membuat tumpukan aturan lingkungan menjadi mandul dan tidak berdaya mengatasi bencana rutin. Karena itu, ketegasan melalui solusi sistematis dari pemimpin Bali mendesak dilakukan.
Menurut Prof. Suryawan Wiranatha, Bali perlu menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas manusia. “Dibutuhkan pendekatan sistem dalam perencanaan regional, dan kemampuan berpikir secara sistem oleh para penentu kebijakan,” sebutnya. Sementara menurut Prof. Rai Utama, Bali perlu manajemen pariwisata berkualitas berkelanjutan. Bali memiliki daya tarik wisata, aksesibilitas dan akomodasi, serta fasilitas dan kelembagaan. Kondisi Bali Selatan yang overtourism mengakibatkan kemacetan, sampah, tekanan air, alih fungsi lahan, dan gangguan pada budaya lokal. “Bali perlu pariwisata berkualitas yakni volumenya terkendali, harga premium, dampak positif optimal, berkelanjutan dan berdaya tahan,” ulasnya.
Dalam pandangan Widana, Bali yang sudah benyah (rusak) dan perlu pemimpin Nyampah, bukan Campah. Pemimpin dimaksud tidak semata dengan seabrek regulasi tapi mandul dalam eksekusi. masyarakat akan mengapresiasi jika pemimpin Bali segera beraksi dan berhasil mengatasi masalah sampah. “Jika itu terbukti, itu pemimpin Nyampah namanya. Bila gagal layak disebut campah (tak berharga), tidak amanah, tidak berkah, dan terus saja mewarisi masalah,” tudingnya.
Dari generasi muda, Maha Putra menyayangkan merosotnya kebanggaan berbahasa Bali di kalangan anak muda, terseret hidup konsumtif akibat algoritma media sosial, retaknya keakraban sosial, dan mudahnya terprovokasi narasi memecah-belah. “Mari saling genggam sesama orang Bali, perbanyak belajar sejarah Bali, jangan terjebak narasi memecah-belah dan generasi muda harus lebih melek dan peduli,” ajak penggiat media sosial itu. hen
