Bukan Asal-asalan, SE PHDI-MDA Perlu Pengawasan

  • Whatsapp
WAKIL Ketua DPRD Gianyar, Gusti Ngurah Anom Masta. Foto: adi
WAKIL Ketua DPRD Gianyar, Gusti Ngurah Anom Masta. Foto: adi

GIANYAR – Banyak yang merasakan lelah menghadapi adanya pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk untuk upacara keagamaan. Namun, semua upaya memerangi Covid-19 harus tetap didukung, termasuk Surat Edaran (SE) PHDI dan Majelis Desa Adat (MDA). SE dua lembaga itu perlu diawasi, karena bukan sekadar surat edaran belaka. Seruan itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Gianyar, Gusti Ngurah Anom Masta, Rabu (11/8/2021). 

Lebih lanjut dikatakannya, segala upaya untuk memerangi pandemi harus didukung semua pihak. Dia menyebut siapapun akan jenuh dengan kondisi seperti ini. “Tapi apa boleh buat, kita dalam keadaan berperang dengan musuh yang tidak terlihat. Jadi, setiap upaya memerangi Covid-19, harus kita dukung,” pesan politisi Partai Golkar ini.

Bacaan Lainnya

Dia mengapresiasi PHDI Bali dan MDA Bali yang mengeluarkan SE tentang kegiatan upacara keagamaan. Hanya, dia minta SE tersebut benar benar diterapkan, tidak sekadar edaran belaka. Pengawasan terhadap SE ini harus dilakukan dari tingkat banjar, desa, kecamatan, kabupaten dengan ujungtombak aparat TNI dan Polri.  Dia juga meminta agar penerapan SE ini tidak setengah-setengah.

“Harus benar-benar diterapkan, jangan ada bahasa ewuh pakewuh (sungkan). Jangan kalau ada pelanggaran dibiarkan, disembunyikan,” sindirnya.

Baca juga :  Sekda Rai Iswara Ikuti Rakernas dan Munas Forsesdasi secara Virtual

Dia menegaskan, ketika ada pihak yang menyembunyikan pelanggaran, misalnya ketika melakukan kegiatan adat yang melanggar prokes dan ditutupi dengan cara tidak boleh mengambil foto atau video agar tidak tersebar di media sosial, sikap itu justru akan mengikis kepercayaan terhadap aturan. “Harus tegas, kalau melanggar jangan disembunyikan. Harus dilarang, diberikan pemahaman,” tegasnya.

Salah satu poin dalam SE tersebut, jelasnya, dalam upacara ngaben yang boleh terlibat hanya 15 orang. Jumlah 15 orang itu dinilai tidak memungkinkan untuk melangsungkan upacara ngaben. Dia memberi solusi agar ketika ada masyarakat yang meninggal, cukup dengan upacara mekingsan di gni dulu atau dikremasi. Saat situasi sudah baik dan ada hari baik, baru dilaksanakan upacara ngaben

Masta juga menilai para sulinggih perlu diberi tembusan dan pemahaman tentang upacara keagamaan yang sesuai protokol kesehatan. Sebab, masyarakat ketika menggelar upacara, pasti minta petunjuk kepada sulinggih. “Sulinggih sangat penting dalam penerapan protokol kesehatan ini. Karena jika sudah beliau yang berucap, pasti akan dipatuhi oleh krama,” sarannya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.