POSMERDEKA.COM, MATARAM – Lombok Global Institute (Logis) minta lokasi tambang diduga ilegal di Blok Seloto, Dusun Jorok Liang, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar secepatnya ditutup. Desakan itu muncul saat rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi IV DPRD NTB, Rabu (5/2/2025).
Direktur Eksekutif Logis, M. Fihiruddin, menduga tambang Seloto dikuasai oknum-oknum pejabat setempat, dari Bupati hingga Sekda. “Jangan mengira ini tambang kecil. Itu tambang besar dan dilindungi diduga selaku Bupati dan Sekda. Itu makanya tidak bisa tersentuh,” tudingnya tanpa menjelaskan lebih jauh.
Fihir berkata tambang Seloto sempat ditutup atas desakan masyarakat. Namun, kini rencananya akan dibuka kembali dengan bertopeng koperasi. Menurutnya, kelemahan pengawasan tambang ilegal di NTB karena tidak memiliki Satgas Penerbitan Tambang. “Dinas Kehutanan jangankan bentuk Satgas, anggaran untuk tinjau tambang juga enggak ada,” sesalnya.
Lebih lanjut dikatakan, sistem one single submision (OSS) saat ini mempermudah pengelolaan tambang. Hanya, kelemahannya, pengawasan jadi kurang maksimal. “Dengan sistem OSS, orang dari luar bisa mudah kelola tambang. Ini perlu diperketat,” sarannya.
Lebih jauh diutarakan, tambang Seloto berada di atas, sementara tidak jauh dari lokasi tambang ada Danau Lebo yang menjadi kawasan konservasi. Limbah pembersihan tambang akan merusak habitat yang ada di danau.
“Masyarakat minta WPR dicabut karena Seloto ada di atas. Air bekas limbah akan jatuh ke Danau Lebo kawasan konservasi. Ini jangan sampai Dinas Lingkungan Hidup memberi rekomendasi tapi merusak lingkungan hidup,” bebernya.
“Kami menekankan untuk ditutup, karena kami menduga oknum-oknum itu bermain dengan bertameng koperasi. Yang dapat keuntungan hanya segelintir orang,” imbuhnya.
Di kawasan Seloto, dia berkata terdapat warga negara asing (WNA) yang ikut mengelola tambang. Tiga dari China dan satu dari Taiwan. Karena itu. Fihir minta Komisi IV mengusut keterlibatan oknum pejabat daerah setempat dalam pengelolaan tambang tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata, mengaku sepakat untuk membentuk Satgas, juga penganggarannya, guna mengawasi pertambangan di NTB. Politisi Gerindra ini minta WNA di Kabupaten Sumbawa untuk dirazia guna memastikan tidak menyalahi izin saat bekerja. “Saya usul seluruh WNA di Kabupaten Sumbawa dirazia dan dipulangkan, karena banyak tidak melengkapi dokumen,” sergahnya.
Menurut Iwan, dampak pertambangan ilegal di Seloto mengakibatkan banjir yang dapat merusak sawah dan membunuh ternak warga. Namun, dia sepakat tambang Seloto dikerjakan profesional melalui Bumdes yang tentu ada pendapatan untuk daerah. “Itu lebih baik untuk masyarakat. Kalau WNA sangat tidak ada manfaatnya. Pendapatan daerah tidak dapat, tapi masyarakat terkena dampak,” ketusnya.
Sebagai upaya membantu membentuk Satgas, dia bersama legislator Dapil KSB sepakat menggunakan anggaran melalui Pokir mereka. “Kami Dapil KSB siap memberi Pokir kami untuk membentuk Satgas,” janjinya. rul
