Belum Bayar Insentif Nakes, Mendagri Tegur Bupati Gianyar

  • Whatsapp
BUPATI Gianyar, Made Mahayastra. foto: adi

GIANYAR – Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, lantaran insentif tenaga kesehatan (nakes) untuk penanganan Covid-19 belum dibayar dari Mei-Agustus. Namun, Mahayastra tidak sendirian kena tegur. Ada sejumlah bupati/wali kota lain di seluruh Indonesia yang mendapat sanksi serupa.

Bupati Mahayastra mengakui dia mendapat teguran Mendagri. Dia berujar belum dibayarkannya insentif nakes itu bukan tanpa alasan. “Kami sudah bersurat ke staf Menko Kemaritiman, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, terkait situasi kami di lapangan. Malah apa yang saya sampaikan ini akan menjadi bahan pertimbangan khusus oleh kementerian,” klaimnya, Selasa (31/8/2021).

Bacaan Lainnya

Terkait insentif nakes, kata Mahayastra, dibayarkan secara bertahap. Pembayarannya melalui pengajuan amprah dari rumah sakit bersangkutan. “Kami tidak mungkin membayar yang tidak melakukan amprah,” tambah politisi PDIP ini.

Yang kedua, sambungnya, untuk kesejahteraan, nakes mendapat sejumlah pendapatan yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji pokok, jaspel, dan insentif nakes dalam penanganan Covid-19. Untuk golongan perawat yang baru tamat, mendapat Rp3 juta. Selain gaji pokok, mereka juga mendapat jasa pelayanan (jaspel). Rata-rata jaspel naik-turun Rp5 juta, dan terakhir adalah insentif nakes.

Baca juga :  PPDP Tak Disiplin Pakai APD, KPU Badung Berjuang Yakinkan Ikuti Tes Cepat Corona

Menurut Mahayastra, perjuangan melawan Covid-19 bukan saja pada testing, tracing (telusur) dan treatment (perawatan). Tapi ada juga untuk menyiapkan bantuan sosial, pemulihan dan menumbuhkan perekonomian. “Jadi yang berjuang kita semua, masyarakat berkorban, OPD berkorban, semua usaha berkorban. Saya sampaikan seperti itu,” ujarnya.

Untuk OPD yang lain, tegasnya, hanya mendapat gaji pokok saja. “Saat ini kami kesulitan keuangan. Dulu PAD Rp1,1 triliun, sekarang terjun ke 900 miliar, dan sampai September ini pendapatan baru 200 miliar,” ungkap Mahayastra.

Selain Bupati Gianyar, ada sembilan kepala daerah juga ditegur yakni Wali Kota Padang-Provinsi Sumatera Barat; Bupati Nabire-Provinsi Papua; Wali Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung; Bupati Madiun-Provinsi Jawa Timur; Wali Kota Pontianak-Provinsi Kalimantan Barat; Bupati Penajam Paser Utara-Provinsi Kalimantan Timur; Wali Kota Langsa-Provinsi Aceh; Wali Kota Prabumulih-Provinsi Sumatera Barat; dan Bupati Paser -Provinsi Kalimantan Timur. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.