Bawaslu Tegaskan Baliho “Siluman” di Bangli Termasuk APK

  • Whatsapp
I Wayan Wirka. Foto: Ist
I Wayan Wirka. Foto: Ist

DENPASAR – Ada-ada saja upaya dilakukan tim paslon Pilkada 2020 untuk “mengakali” aturan yang dinilai berada di zona abu-abu. Salah satunya di Kabupaten Bangli, yang banyak bertebaran baliho “siluman”. Sebab, alih-alih berisi ajakan memilih secara vulgar, hanya memajang angka dan kata tertentu.

“Bagi kami, baliho itu termasuk alat peraga kampanye (APK) paslon. Karena itu harus dibersihkan jika tidak sesuai dengan PKPU terkait APK,” tegas Kordiv Pelanggaran Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, Minggu (15/11/2020).

Bacaan Lainnya

Pijakan pemikiran yang digunakan menganalisis baliho siluman itu, sebutnya, antara lain baliho memuat simbol paslon tertentu. Antara lain berisi angka 1 dan 2, dan berisi kata tertentu yang menggiring pemahaman orang kepada paslon tertentu. Bahwa orang luar Bangli misalnya tidak paham makna dari tulisan itu, jelasnya, bukan berarti tulisan itu tidak ada makna khusus untuk warga Bangli.

“Ini pilkadanya kan di Bangli, maka isi teksnya itu ya dipahami oleh warga Bangli. Misalnya kata ’Bisa’ dan ‘Bagus’, bagi orang Denpasar tidak bermakna khusus, tapi ada makna sendiri bagi warga Bangli. Lagipula, kalau tidak ada maksudnya, ngapain juga baliho itu dibuat banyak-banyak saat pilkada,” ulasnya terkekeh.

Baca juga :  Nakhodai IPSI Bali, Suiasa Akan Promosikan Pencak Silat Melalui Sport Tourism

Mengutip pandangan ahli hukum, Wirka menilai kata tertentu secara umum sudah diketahui oleh masyarakat, dalam hal ini warga Bangli, sebagai jargon paslon tertentu. Untuk kata-kata yang sudah diketahui kebenarannya secara umum tersebut, tidak perlu dibuktikan lagi apakah itu memenuhi unsur sebagai pesan kampanye atau tidak.

Didesak bahwa Bawaslu membuat asumsi sendiri terkait pemahaman “hal yang sudah diketahui kebenarannya secara umum” itu –karena bisa saja tidak semua warga Bangli memahami teks baliho sebagaimana pemahaman Bawaslu– Wirka menegaskan pengawasan tidak semata-mata bicara hukum tertulis. Bawaslu juga melihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan historis.

“Ketika ada peristiwa yang secara hukum tidak bertentangan, tapi peristiwa itu dapat mengganggu keadaan sosial, maka peristiwa tersebut haruslah ditindaklanjuti agar keadaan sosial menjadi harmonis. Jika dibiarkan, kemudian menjamur dipasang lagi di tempat lain, ini berpotensi gesekan di bawah. Potensi-potensi itu yang mesti kami cegah supaya keadaan sosial tidak terganggu,” lugasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Bangli belum melakukan penertiban baliho “siluman” itu karena masih mengkaji unsur pelanggaran di dalamnya. Baliho di sejumlah titik itu tidak memuat visi-misi paslon Pilkada Bangli, hanya memampang angka 1 dan 2 yang dibuat sangat mencolok disertai kata-kata tertentu.

Ketua Bawaslu Bangli, I Nengah Purna, mengatakan, meski desainnya belum cukup unsur ke dalam kategori APK sesuai PKPU 11/2020, tapi kandungan maknanya sangat jelas mengarah ke kedua paslon. Apalagi dipasang beriringan dengan tahapan kampanye. “Pertanyaanya, kenapa hal seperti tidak dipasang ketika tidak ada pilkada?” sebutnya bernada heran. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.