Bawaslu RI Pantau Penghitungan Suara Pilkada Sumbawa

  • Whatsapp
PASLON Jarot-Mokhlis dan Mo-Novi yang bersaing ketat dan saling klaim kemenangan di Pilkada Sumbawa. Foto: fahrul
PASLON Jarot-Mokhlis dan Mo-Novi yang bersaing ketat dan saling klaim kemenangan di Pilkada Sumbawa. Foto: fahrul


MATARAM – Selisih suara tipis yang terjadi dalam proses penghitungan suara Pilkada Sumbawa antara paslon nomor urut 5, Syarafuddin Jarot dan Mokhlis (Jarot-Mokhlis); dengan paslon nomor urut 4, Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany (Mo-Novi), mendapat perhatian Bawaslu RI. Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan lembaganya akan mengawasi penuh penghitungan suara Pilkada Sumbawa, karena perolehan suara kandidat beda tipis dan sempat terjadi saling klaim kemenangan. “Kami akan mengawasi penuh itu, jangan mudah diintervensi orang lain,” tegas Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/12/2020).

Rahmat mengingatkan penyelenggara pemilu di Pilkada Sumbawa bersikap profesional, lebih-lebih independen dalam melakukan rekapitulasi suara. Sebab, kata dia, selisih suara yang sangat tipis untuk posisi pemenang pilkada, dan ikut berlaganya adik Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, bisa menimbulkan potensi intervensi terhadap penghitungan suara. “Kami minta penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu Sumbawa, menindaklanjuti setiap laporan yang diterima,” pesan Rahmat.

Bacaan Lainnya

Menurut dia, sejatinya penghitungan suara di Sumbawa mendapat perhatian Bawaslu sejak awal. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa yang mendapat atensi khusus dari Bawaslu Sumbawa. Ikut sertanya Dewi Noviany, adik Gubernur Zulkiflimansyah, dalam pilkada ini juga menjadi perhatian khusus jajaran Bawaslu. “Iya, tetap diproses, bahkan atensi oleh Bawaslu Sumbawa. Adiknya Bang Zul kan? Jadi perhatian,” tandasnya.

Baca juga :  100 Pasien Covid-19 di Bali Sembuh, 2 Meninggal, Positif Meningkat Tajam 160 Orang

Berdasarkan data Sirekap KPU pada Sabtu (12/12), paslon Jarot-Mokhlis sementara unggul dengan 25 persen, sedangkan paslon Mo-Novi menguntit dengan 24,5 persen.  

Di kesempatan terpisah, Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari, menambahkan, jika ada laporan kesalahan data dalam rekapitulasi suara, keberatan atau laporan itu bisa langsung dikoreksi di KPU setempat sesuai mekanisme yang ada. KPU RI akan tetap melakukan pendampingan terhadap KPU kabupaten/kota yang melaksanakan rekapitulasi suara, termasuk pemantauan di tingkat KPU provinsi. “Istilahnya bukan pemantauan, tapi supervisi dan monitoring,” tandas Hasyim yang dihubungi via telepon. 031

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.