Bawaslu Kembalikan Rp7,8 Miliar Dana Pilkada 2020

  • Whatsapp
KOORDINATOR Divisi Hukum, Humas, Datin Bawaslu Bali, I Ketut Rudia. foto: hen

DENPASAR – Tuntas sudah seluruh pengawasan tahapan Pilkada 2020 yang dilakukan Bawaslu Bali bersama Bawaslu kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2020. Bawaslu mengembalikan sisa dana Pilkada 2020 yang dialokasikan pemerintah daerah senilai Rp7,8 miliar, dengan nilai sisa dana berbeda-beda di tiap daerah.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, Datin Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, Jumat (9/4/2021) mengatakan, Bawaslu dalam mengelola dana hibah Pilkada mengedepankan asas efektif efisien sebagaimana amanat undang-undang. Dana sebanyak itu, selain karena memang tidak terserap, juga karena Bawaslu selalu menekankan asas efektif efisien dalam mengelola dana hibah.

Bacaan Lainnya

‘’Namun, bukan berarti efektif dan efisien dengan cara tidak memaksimalkan peran kami dalam optimalisasi pengawasan di lapangan. Kami efektif dan efisien disertai optimalisasi pengawasan dengan menggerakkan sumber daya yang ada,’’ urai mantan jurnalis ini.

Lebih jauh Rudia memaparkan, dalam praktiknya, kerja-kerja pengawasan di samping menggunakan dana hibah, juga berupaya melakukan upaya inovasi pengawasan. Caranya dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat.

Menurut Rudia, masyarakat adalah objek sekaligus subjek dalam proses demokrasi. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan adalah bagian dari edukasi politik, kepada pemilih sebagai pemegang hak suara. Beberapa kerja inovatif yang dia lakukan selama tahapan Pilkada 2020, antara lain dengan menggagas program berbasis masyarakat yakni Desa Sadar Hukum Pemilu.

Baca juga :  Giri Prasta Temui Kelompok Nelayan Wanasari Tuban, Ini Keluhan Nelayan

‘’Kegiatan ini murni inisiatif desa-desa di wilayah berpilkada melalui inisiasi dari kami di Bawaslu. Mereka sadar, dengan gerakan Desa Sadar Hukum, masyarakat akan semakin cerdas dalam berpolitik. Tidak mudah terprovokasi yang berujung pelanggaran,’’ terangnya.

Dia menambahkan, Desa Sadar Hukum yang dilaksanakan di wilayah berpilkada tidak menggunakan anggaran hibah Pilkada. ‘’Ini adalah salah satu bentuk efisiensi anggaran yang kami lakukan. Sasaranya dapat, hemat anggaran dapat,’’ imbuh Rudia.

Ditanya apa saja kegiatan yang tidak bisa dieksekusi, Rudia berujar dana-dana yang dialokasikan untuk penanganan pelanggaran hampir semua tidak bisa dieksekusi, terutama pelanggaran pidana pemilihan. Hal ini karena minimnya dugaan pelanggaran, baik berupa temuan maupun laporan yang ditangani Bawaslu.

Anggaran untuk penanganan dugaan pidana pemilihan banyak dialokasikan, tapi karena tidak banyak ada dugaan pidana pemilihan yang ditangani, otomatis anggaran ini tidak bisa dieksekusi.

Kapan sisa dana dikembalikan? ‘’Secara administrasi per 31 Maret 2021 semua sisa dana hibah Pilkada telah ditransfer ke masing-masing kabupaten/Kota melalui rekening kas daerah. Saat ini bagian administrasi keuangan Bawaslu Bali sedang berproses di KPPN Wilayah Bali untuk mendapatkan pengesahan prosesnya,’’ pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.