MATARAM – Minat masyarakat Provinsi NTB berpartisipasi dalam kepanitiaan Pemilu 2024 cukup tinggi. Hal itu tergambar dalam jumlah pendaftar calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seluruh NTB mencapai 3.700 orang. Padahal kuota yang direkrut hanya 585 orang.
“585 orang PPK itu, akan bertugas di 117 kecamatan di NTB,” ujar komisioner KPU NTB, Agus Hilman, saat menjadi narasumber pada diskusi publik bertajuk Kopi Senja yang dihelat KPU NTB, Jumat (16/12/2022) malam.
Dia menjelaskan, para calon PPK itu akan dilantik pada tanggal 5 Januari 2023. Pendaftaran mereka melalui aplikasi SIAKBA yang dikelola KPU. Dia juga menyebut proses rekrutmen PPK berjalan lancar, tanpa ada gejolak.
“Secara umum perekrutan PPK berjalan aman dan lancar. Memang ada laporan 1-2 dari Bawaslu, yakni larangan anggota PPK dari timses. Tapi itu enggak krusial karena bisa kami beri jawaban yang baik kepada Bawaslu,” sambungnya.
Dia berharap perekrutan PPS, yang berlangsung tidak lama lama, juga akan sukses serupa dengan perekrutan tenaga PPK. “Mohon doa kawan-kawan, semoga perekrutan PPS juga bisa berjalan baik,” pintanya.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. Agus, menilai, karena mayoritas PPK yang lulus rekrutmen didominasi kalangan milenial, hal ini perlu jadi perhatian serius KPU NTB. Pertimbangannya, dengan minimnya pengalaman, KPU NTB harus memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) sebagai panduan teknis dan praktik.
Tak hanya itu, internalisasi cara kerja dan budaya KPU juga harus lebih dikonkretkan. Sebab, institusi KPU memiliki kekhasan nilai dibandingkan institusi lainnya, yakni integritas dan kapabilitas.
“Karena mereka baru, maka belum akrab dengan kerja pemilu. Ini tugas berat jajaran KPU untuk mentransfer ilmunya. Di situ penting penanaman integritas agar bisa menjadi sebuah gaya hidup PPK, dan PPS sebagai badan adhoc,” ujar Agus.
Hal lain, lanjut dia, adalah pengenalan kualifikasi manajerial kepemimpinan. Dengan membangun bersama stakeholder, dan mengendalikan internal, harus banyak ditanamkan. “Inilah tugas yang saya kira perlu dipikirkan jajaran KPU Provinsi NTB,” serunya.
Senada Agus, mantan Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Anshori, juga menyarankan agar KPU NTB membuat modul kerja bagi para PPK hingga PPS. Sebab, mayoritas PPK kali ini didominasi wajah baru.
“Mereka harus lebih banyak diberikan bimbingan bak ayah dan anaknya. Bila perlu lebih intensif lagi untuk perlu menyapa lewat digital melalui zoom meeting. Ini bisa jadi kekuatan komunitas pemilu ke depan,” pesan Ketua Jadi NTB tersebut. rul
