Asita 1971 Harap Pemprov Buat Referensi

  • Whatsapp
KETUA DPD Asita 1971 Bali, I Putu Winastra. Foto: ist
KETUA DPD Asita 1971 Bali, I Putu Winastra. Foto: ist

DENPASAR – Ketua DPD Asita 1971 Bali, I Putu Winastra, menyambut positif rencanaMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang akan memperluas penerima dana hibah pariwisata. Dana tersebut, tidak hanya untuk usaha hotel dan restoran saja, namun juga untuk biro perjalanan (travel agent) hingga pramuwisata (guide).

Melalui sambungan telepon, pemilik KBA Tour berharap Dinas Pariwisata Provinsi Bali sebagai leading sector untuk biro perjalanan wisata dan juga pramuwisata agar segera membuat referensi atau ketentuan yang komprehensif terkait apa saja yang diperlukan dalam mengurus bantuan dana hibah di luar hotel dan restoran ini. 

Bacaan Lainnya

‘’Kalau memang rencana Pak Sandiaga Uno itu terwujud, saya pikir Pemprov Bali melalui Dinas Pariwsiata sebagai leading sektor mungkin memberikan imbauan kepada industri pariwisata di luar hotel dan restoran untuk mempersiapkan diri, apa saja persyaratannya dan bagaimana mekanismenya,’’ ujar Winastra, Jumat (16/4/2021).

Untuk itu, lanjut dia, perlu dilakukan pendataan industri pariwisata di luar hotel dan restoran, khususnya biro perjalananan wisata yang beroperasi di Bali. Dengan persiapan itu maka tidak ada lagi biro perjalanan wisata yang terlewatkan karena sesuatu kendala. Salah satunya berkaitan dengan legalitas. ‘’Jangan sampai jika itu benar datang, tetapi kita belum siap apa-apa. Malah, ada yang tidak punya izin tapi rajin bayar pajak,’’ ungkapnya. 

Baca juga :  Legislatif Tuding Penggunaan BTT Sarat Kepentingan Politik

Kata dia, bantuan untuk hotel dan restoran diharapkan menjadi cermin dalam menyikapi wacana Kemenparekraf ini. Di mana tahun kemarin, terdapat beberapa hotel dan restoran yang membayar pajak tidak mendapatkan bantuan, karena izin tidak lengkap. 

‘’Karena tempo hari banyak yang tidak dapat. Saya kira apa yang telah terjadi dengan hotel restoran menjadi referensi bagi pemerintah, sehingga industri bisa bersiap-siap,’’ jelasnya. 

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah mengeluarkan referensi sebagai tolak ukur apa saja yang diperlukan ketika hibah yang diwacanakan benar benar turun. ‘’Jadi saya kira perlu ancang-ancang terlebih dahulu. Jangan menunggu juknis dari Kemenparekraf. Karena saya kira juknis itu hanya normatif, dan mungkin hanya ada beberapa tambahan. Jadi lebih baik bersiap-siap dahulu, daripada setelah datang kita kelabakan,’’ ujarnya memungkasi. alt

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.