Ambara Minta Pembangunan Sekolah Negeri Pertimbangkan Kuota Swasta

  • Whatsapp
Ngurah Ambara Putra. Foto: Ist
Ngurah Ambara Putra. Foto: Ist

DENPASAR – Penerimaan siswa pada tahun ajaran baru selalu menyelipkan persoalan, terutama terkait daya tampung sekolah negeri, apalagi setelah adanya sistem zonasi. Pada saat yang sama, sejumlah sekolah swasta justru sepi karena kekurangan siswa. Menimbang kondisi itu, pembangunan sekolah negeri baru dinilai mesti memperhatikan kuota sekolah swasta.

“Saya tidak paham apa pemikiran pemerintah membangun sekolah negeri terus, padahal kuota sekolah swasta masih ada. Bukankah sebaiknya ada kerja sama antara pemerintah dengan sekolah swasta untuk meringankan beban siswa?” kata Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, I Gede Ngurah Ambara Putra, Senin (28/6/2021).

Bacaan Lainnya

Menguraikan maksudnya lebih jauh, Ambara berujar seyogianya saat membangun sekolah negeri baru itu pemerintah melihat juga daya tamping sekolah swasta yang ada. Jangan terus membangun sekolah negeri, yang itu sama saja membunuh sekolah swasta pelan-pelan. Bahwa sekolah swasta menarik SPP dari siswa dan itu dianggap menjadi beban orang tua, dia tidak memungkiri. Namun, jika memang itu persoalannya, itu yang mestinya dibahas bersama.

Gini lho, BMPS sangat terbuka dan berharap diajak rembuk sama pemerintah. Apa keluhan orang tua siswa terhadap sekolah swasta, misalnya SPP, itu kita bahas agar apa maunya pemerintah dan swasta bisa berjalan seiring. Yang jelas, swasta pasti ikut deh mau pemerintah,” urai pengelola Yayasan TP 45 tersebut.

Baca juga :  Cegah Covid-19 Menyebar, SMK TI Bali Global Badung Bagikan Masker Gratis

Adanya pungutan biaya di swasta, terangnya, harus dijalankan karena sebagai biaya operasional sekolah. Sebab, sekolah swasta beroperasi secara mandiri, berbeda dengan sekolah negeri yang semua kebutuhannya disuntikkan pemerintah. Meski ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah ke swasta, dia mendaku tetap saja tidak mampu memenuhi biaya operasional, misalnya untuk gaji guru.

“Kecuali nanti semua guru swasta juga digaji pemerintah seperti di negeri, sertifikasi dan kompetensinya juga, ya bisalah kami menurunkan uang SPP. Kalau tidak begitu, berat sekali swasta. Lagi pula tidak semua swasta itu favorit di mata masyarakat, kan ada juga yang dianggap sekolah biasa-biasa saja, makanya kurang animo ke sana,” ungkap mantan calon Wali Kota Denpasar pada Pilkada 2020 lalu itu.

Agar persoalan ini tidak rutin “berulang tahun”, Ambara punya gagasan agar pemerintah menyediakan birokrat setingkat kepala seksi di Dinas Pendidikan khusus untuk menangani sekolah swasta. Pertimbangannya, data tahun 2021 ini saja terdapat 13 ribu lebih pelajar SD akan ke SMP, dengan yang diterima hanya 4.000-an. Berarti ada 9.000-an yang diserap swasta untuk melanjutkan pendidikan.

“Jangan dong yang 4.000-an itu saja diurus, yang 9.000-an itu juga mesti diperhatikan oleh pemerintah. Tugas pejabat yang ngurusin swasta memberi masukan ke pemerintah tentang apa maunya sekolah swasta, semacam penyambung lidah sekolah swasta gitulah. Misalnya ehh ini sekolah negeri cukup sekian, sisanya silakan ke swasta,” lugasnya.

Baca juga :  Polemik Rekrutmen Perangkat Desa Yangapi Belum Tuntas, Camat Tembuku Ngotot Tak Akan Proses

Disinggung tentang kebijakan Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, menutup pintu jalur lain masuk ke sekolah negeri, Ambara sangat mengapresiasinya. Dia mengakui swasta diuntungkan dengan kebijakan itu, dan ada keberpihakan serta keadilan dari Wali Kota kepada rakyatnya. “Tapi lebih bagus lagi jika setiap kebijakan yang kemungkinan menyangkut sekolah swasta, kami dilibatkan untuk rembuk bersama. Kita cari solusi sama-sama,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.