Akibat Covid, Wakil Rakyat Kelimpungan

Made Nariana. foto: ist

Oleh Made Nariana

POLITIK memang mahal. Pasalnya partai politiklah menentukan arah negeri ini. Siapa yang menang dalam politik, dalam artian menang dalam pemilihan umum, merekalah menguasai negeri ini. Mereka juga menentukan arah kebijakan mau kemana dan mau diapakan rakyatnya kelak.

Bacaan Lainnya

Politik praktis memang fleksibel atau dinamis. Bahkan ada yang mengatakan politik itu jahat. Menurut saya yang jahat bukan politiknya. Tetapi politisi atau politikus yang melakoni dunia politik itu.

Tidak asing lagi, dalam politik teman sejati menjadi bekas teman. Lawan politik menjadi kawan. Dan jangan lupa, rakyat sering hanya obyek belaka dalam politik. Habis hajatan politik, sering tidak dihiraukan lagi.

Dalam dua tahun belakangan ini, politik ikut lesu seirama dengan lesunya ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi Bali turun 9, sekian persen selama covid-19, dinamika politik boleh jadi turun hampiar 75 persen. Politik mengalami kontraksi yang sangat tajam, karena wakil rakyat yang biasanya rajin turun ke bawah menemui konstiuen (rakyat pemilihnya), kelimpungan.

Dana bantuan sosial (bansos) yang biasa dipakai sebagai biaya politik wakil rakyat, keropos ibarat tanaman dimakan rayap. Pertama; rakyat tidak mau menerima wakil rakyat tanpa bekal jika turun ke bawah. Kedua; wakil rakyat juga malu turun ke bawah dengan tangan kosong.

Baca juga :  Jual Narkoba, Oknum Kadus di Karangasem Diringkus

Saya mengamati, dalam dua tahun covid menyerang negeri ini (termasuk dunia di mana-mana) – pembinaan politik rakyat kosong!. Pengkaderan di partai juga lesu, bahkan tidak ada. Kelihatan hanya politikus pusat yang masih mampu menemui rakyat.

Wakil rakyat daerah merayap. Bahkan hilang “tidak berani” menemui rakyat. Utang biaya pemilu sebelumnya saja belum lunas, bagaimana dapat turun kalau bansos juga ngadat akibat keuangan pemerintah turun karena pengaruh covid itu sendiri.

Di balik lesunya wakil rakyat kita menemui rakyat, ada perkembangan lain yang muncul. Banyak tokoh baru yang memiliki finansial lebih, muncul mendekati rakyat. Mereka tampil karena dijanjikan parpolnya atau diberikan harapan oleh tokoh yang dianggap akan menentukan nasibnya menjelang pemilu nanti.

Saya ingin mengambil contoh di Badung saja. Konon, anggota DPRD Badung dalam pemilu 2024 akan bertambah dari 40 menjadi 45. Ini terjadi karena penduduk Badung tercatat di atas 500.000 jiwa. Ada kesempatan bagi sejumlah figur tampil menyaingi inkamben (anggota DPRD lama).

Tokoh-tokoh baru inilah kelihatan lebih agresif menemui rakyat. Mereka menebar sejumlah janji baik janji idealis maupun janji pragmatis. Sejumlah fasilitas dan dana malahan sudah cair.

Sementara wakil rakyat lama yang pasti ingin naik lagi adem-adem saja. Pertama; karena tidak punya dana, kedua; konon strateginya akan nyalip nanti di tikungan tajam menjelang hari “H” pemilihan dengan cara tertentu.

Baca juga :  Bertemu Menpora, Plt Gubernur Aceh Sampaikan Kesiapan Gelar PON XXI 2024

Anggota DPD asal Badung Anak Agung Gede Agung (mantan Bupati Badung) juga mulai memiliki saingan. Banyak muncul calon anggota DPD, baik dari parpol maupun kalangan netral non-partai.

Di balik kondisi kelimpungan anggota dewan wakil rakyat kita akibat covid19, ternyata politik kasak-kusuk memiliki pengaruh juga. Hawa politik memanas di arus bawah. Blok-blokan sebagai team suskses mulai muncul.

Rakyat juga memantapkan diri semakin kritis. Paling tidak kritis dan berani menanyakan kepada tokohnya “finansialnya bagaimana?”. Orang seberang bilang: “Wani piro?”.

Sahabat saya yang mendekler diri sebagai team sukses mengatakan, Rp400.000 sampai Rp500.000 per suara bro! Waduh…… (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.