POSMERDEKA.COM, DENPASAR – DPRD Bali melangsungkan rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Haluan pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru, Rabu (28/6/2023). Pada rapat dipimpin Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama itu, selain menjawab pertanyaan legislatif, Gubernur Koster sekaligus memaparkan latar belakang Raperda dimaksud. Total sekitar dua jam Koster berdiri di podium menjabarkan pemaparan sebanyak 48 slide power point, dalam ruangan sidang dengan tampilan dan hiasan jauh lebih mentereng dibanding biasanya.
Mengawali jawaban, Koster berkata mengapresiasi pandangan umum fraksi yang dinilai mendukung Raperda. Apalagi ditunjang dengan sejumlah masukan lebih substantif. “Ada masukan yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Terima kasih,” ucapnya.
Untuk masuk Fraksi PDIP, dia menyebut akan ditindaklanjuti. Mengenai usulan Catur Purusa Arta dari Fraksi Golkar, dia menyebut Raperda bersifat kultural, bukan agama. Dia menyebut Bali daerah pertama di Indonesia menyusun konsep 100 tahun dalam bentuk perda. Masukan Fraksi Gerindra juga disebut sudah masuk dalam Raperda, pula masukan Fraksi Demokrat dan Fraksi PSI, Hanura, Nasdem.
Raperda ini, terangnya, dimulai dari konsep niskala (spiritual) alih-alih sekala (material). Raperda dinilai penting, karena pada 2024 ada Pilkada Serentak. Gubernur dan bupati/wali kota akan dilantik bersamaan, dan diharap frekuensinya sama untuk mengelola pemerintahan di Bali. Memulainya dengan penyusunan visi bersama.
Salah satu hal penting menjaga Bali, menurutnya, dengan memperhatikan aspek demografi atau kependudukan. Sekarang orang Bali jarang memakai atau berstatus Ketut (anak keempat), bahkan Nyoman (anak ketiga) saja jarang. Koster melihat ini sinyal peringatan untuk perubahan di Bali. Pun harus dilakukan upaya nyata untuk mengatasi.
Berkurangnya penduduk lokal Bali dilihat sebagai ancaman nyata di depan mata berbahaya. Sebab, menurunnya populasi Bali berkelindan dengan tanggung jawab sebagai orang Bali. Antara lain kewajiban mengurus pura-pura yang ada.
“KB (Keluarga Berencana) dengan dua anak itu merusak (penduduk), di Bali tidak boleh ada KB dua anak. Harus tiga atau empat atau lima, yang penting harus dari satu ibu,” kelakarnya disambut aplaus dan tawa hadirin.
Koster menguraikan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memberinya arahan agar menjaga nama atau status urutan lahir Bali yakni Wayan, Made, Komang, Ketut tetap terjaga. “Jangan mau KB dua anak. Saya minta program KB dua anak tidak diberlakukan di Bali,” tegasnya.
Konsekuensi pertambahan jumlah penduduk adalah kepadatan penduduk. Koster menyebut kepadatan penduduk Bali 777 orang per km2 masih jauh di bawah Singapura, yang luas wilayahnya mirip, yang mencapai 7.000 per km2. Diperkirakan 100 tahun lagi penduduk Bali menjadi 9,9 juta sampai 11,3 juta orang, dengan pertumbuhan 1,2 sampai 1,5 persen. “Kalau dengan penduduk segitu, kepadatan sekitar 1.800 per km2, masih jauh di bawah Singapura,” ulasnya.
Menguatkan potensi lokal, Koster menilai perlu mengendalikan pertumbuhan makanan cepat saji waralaba impor. Bali perlu menjaga kuliner khas seperti plecing, sayur gonda, lawar, lindung (belut) dan yang lain. “Tidak usah yang dari luar, mendingan pakai yang basa genep (bumbu lengkap),” serunya.
Daerah di samping Bali, ulasnya, juga harus maju agar penduduknya tidak imigrasi ke Bali. Silakan datang ke Bali, tapi yang berkualitas memajukan, bukan bikin masalah.
Usai pemaparan Gubernur, Adi Wiryatama memuji Koster ibarat titisan Mpu Kuturan. Jika Mpu Kuturan menyatukan semua sekte di Bali, Koster dipandang memiliki gagasan besar untuk mengawal peradaban Bali. “Mpu Kuturan potongane kene pidan kita-kira (posturnya begini dahulu) cetusnya, yang membuat Koster dan hadirin tergelak. Dan, berbeda dari kebiasaan memakai pantun, pada paripurna kali ini Adi Wiryatama menutup dengan membacakan mantra. hen
