Utamakan Musyawarah Mufakat, Plh Bupati Apresiasi Langkah DPRD Badung, Bahas Pilkel Desa Angantaka

  • Whatsapp
Plh Bupati Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Putu Parwata saat Rakor dengan DPRD Badung, membahas permasalah Pilkel Desa Angantaka di Puspem Badung, Kamis (18/2/2021). Foto: ist
Plh Bupati Adi Arnawa (kanan) bersama Ketua DPRD Putu Parwata saat Rakor dengan DPRD Badung, membahas permasalah Pilkel Desa Angantaka di Puspem Badung, Kamis (18/2/2021). Foto: ist

MANGUPURA – Plh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri undangan rapat koordinasi (Rakor) dengan DPRD Badung, membahas permasalah Pemilihan Perbekel (Pilkel) Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kamis (18/2/2021).

Pada kesempatan tersebut, Adi Arnawa mengapresiasi langkah cepat DPRD Badung dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah, menyikapi aspirasi salah satu pihak perihal penetapan hasil Pilkel Desa Angantaka.

Bacaan Lainnya

Rakor yang bertempat di ruang rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata; Wakil Ketua II Wayan Suyasa; Wakil Ketua II Made Sunarta; dan  serta Ketua Komisi I Wayan Regep dan anggota.

Selain Adi Arnawa juga dihadiri Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra I Gede Wijaya; Kadis DPMD Komang Budi Argawa; Kasatpol PP IGAK Suryanegara; Kabag Hukum dan HAM AA. Asteya Yudha; Camat Abiansemal, Ida Bagus Mas Arimbawa, serta Pj Perbekel Angantaka.

Adi Arnawa menegaskan dalam semangat dan iklim demokrasi, keberatan dari salah satu pihak adalah hal yang sah. Pihaknya juga sangat berterima kasih kepada pimpinan dewan yang mendorong langkah musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Terkait langkah dewan yang akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, Adi Arnawa juga sangat menyambut baik. “Kami dari pemerintah tentu akan menyikapi dan mengkaji rekomendasi dari dewan,” katanya.

Baca juga :  Kurangi Keramaian pada Faskes dan Pelayanan Publik, Denpasar Terapkan Ruang Tunggu Virtual

Kajian akan dilakukan sesuai norma dengan mempertimbangkan aspek yuridis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dasar hukum pelaksanaan pilkel. Jika memang poin-poin rekomendasi dewan sesuai dengan kajian normatif peraturan perundang-undangan, kata Adi Arnawa tentu akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Putu Parwata, mengatakan, selaku pimpinan dewan, pihaknya sudah mendengar aspirasi terkait pemilihan perbekel di Angantaka. Dimana salah satu calon menyampaikan keberatan yang menurutnya merupakan hak bersangkutan.

‘’Setelah bertemu dengan pihak yang bersengketa maka kita selaku dewan akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai acuan sehingga kita tidak bersengketa dengan masyarakat,” katanya.

Pihaknya akan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa ini, sehingga kehidupan demokrasi di kabupaten badung penuh dengan senyuman, dan proses demokrasi berkeadilan bisa terwujud. “Kalau kita sudah memberikan pemahaman secara benar kepada masyarakat saya yakin gugatan itu akan dicabut,” kata Parwata. nas

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.