Pemprov Bali Kuatkan Skema KPBU dalam Pelayanan Air Minum di Kawasan Sarbagita

  • Whatsapp
ASISTEN Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra saat membuka FGD tersebut di Denpasar. foto: antaranews

DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menguatkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pelayanan air minum untuk kawasan Bali Selatan SPAM Ayung 1 yang meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).

“Proyek SPAM Ayung I akan dilaksanakan melalui mekanisme Prakarsa Badan Usaha (unsolicited) sehingga dapat memberikan manfaat serta mendukung program percepatan Pemerintah Provinsi Bali dalam penyediaan sistem air minum,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra di Denpasar, Kamis (18/2/2021).

Bacaan Lainnya

Ia menambahkan SPAM Ayung I merupakan rangkaian proyek dari Proyek Strategis Nasional “SARBAGITA” di Kawasan Bali Selatan (SPAM Regional Bali Selatan) untuk memenuhi kebutuhan air minum yang dialokasikan sebesar 1.750 liter per detik.

Daerah pelayanan SPAM ini meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan dengan sumber air baku diambil dari Waduk Sidan.

Kawasan Sarbagita merupakan daerah di Provinsi Bali yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Bali. Aktivitas domestik (rumah tangga) dan non-domestik di wilayah ini yang sangat tinggi menyebabkan kebutuhan terhadap air bersih dalam jumlah yang besar.

Baca juga :  Koperasi Simpan Pinjam Diminta Jangan Rugikan Anggota saat Pandemi Covid-19

Berdasarkan data, kebutuhan air pada tahun 2020 untuk seluruh Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan mencapai 4.936,33 liter per detik.

“Proyeksi hingga pada tahun 2040, kebutuhan untuk keempat kabupaten dan kota tersebut mencapai 8.452 liter per detik, atau setara dengan 65 persen total kebutuhan air bersih Provinsi Bali pada tahun tersebut,” ucapnya, seperti dilansir dari antaranews.

Menurut dia, kapasitas penyediaan air bersih yang saat ini dimiliki Provinsi Bali tidak dapat memenuhi kebutuhan hingga tahun 2040, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan infrastruktur. yes

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.