Tutup Utang Daerah, Dana Pokir Dipangkas Persen, Legislator Tuding Tindakan Pemprov Ugal-ugalan

ANGGOTA DPRD NTB, Made Slamet. Foto: rul
ANGGOTA DPRD NTB, Made Slamet. Foto: rul

MATARAM – Langkah Pemprov NTB menutup utang daerah sebesar Rp227,68 miliar dalam APBD 2022 akhirnya terbukti. Cuma, yang “dikorbankan” untuk menutup utang adalah dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD NTB yang dipotong Rp117 miliar atau setara 20 persen. Anggota DPRD NTB pun meradang dengan kebijakan Pemprov, selain menudingnya sebagai tindakan ugal-ugalan.

“Tindakan Pemprov refocusing ini membahayakan, apalagi hanya mengacu sebuah Perkada, bukan atas dasar peraturan pemerintah pusat sebagai rujukannya,” sergah anggota DPRD NTB, Made Slamet, Kamis (12/5/2022).

Bacaan Lainnya

Politisi PDIP NTB ini mengaku akan menjadikan langkah Pemprov sebagai catatan khusus, yang akan dipertanyakan dalam setiap pembahasan dan raker bersama DPRD. Apalagi Dana Pokir adalah amanah yang dititipkan rakyat dari kegiatan reses semua anggota DPRD saat menemui konstituen mereka. 

“Praktik ini masuk kategori ugal-ugalan yang sama sekali tidak menghargai keberadaan lembaga Dewan. Ingat, aspirasi rakyat itu diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta telah diparipurnakan, tapi dengan seenaknya bisa digeser kayak begini. Pastinya ini enggak akan kami diamkan,” serunya bernada mengancam.  

Untuk diketahui, eksekutif mengajukan refocusing anggaran dalam APBD 2022 yang memicu tanda tanya besar Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB. “Apa dasar hukum mau melakukan refocusing anggaran lagi?” kata anggota Banggar DPRD NTB, Ruslan Turmuzi, beberapa hari lalu.

Baca juga :  Ratusan Lansia di Karangasem Mulai Divaksin Covid-19

Menurutnya pertanyaan dasar hukum itu fundamental, karena sejauh yang dia pahami dasar melakukan refocusing anggaran tidak ada satu pun yang dipenuhi Pemprov. “Jangan hanya sebagai akal-akalan (eksekutif) saja. Kalau kami jelas menolak yang namanya refocusing itu,” tegas Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) itu.

Dalam pemaparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebutnya, refocusing dimaksudkan untuk menutupi utang Pemprov sebesar Rp227,68 miliar. TAPD kemudian mengusulkan pembayaran utang dilakukan dengan “urunan” eksekutif dan legislatif. Eksekutif akan merasionalisasi Belanja Urusan sebesar Rp117,68 miliar, sedangkan legislatif akan dirasionalisasi Dana Pokirnya senilai Rp110 miliar. Ide ini ditolak mentah-mentah oleh Banggar, mengingat pemerintah tidak bisa menjelaskan dasar hukum melakukan rasionalisasi.

“Katanya rasionalisasi untuk bayar utang dan pemenuhan anggaran OPD baru yaitu Brinda. Namun, sebelum sampai di sana, apakah refocusing ini dibenarkan untuk maksud itu? Sesuai aturan tidak?” bebernya dengan nada kesal.

Dasar melakukan refocusing kata Ruslan yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019. “Tertuang dalam pasal 161, 163, 164, setelah saya lihat, tidak ada satupun yang memenuhi syarat melakukan refocusing,” ulasnya. Begitu juga di dalam Permendagri 77/2020. Di dalam aturan itu tertuang syarat untuk melakukan refocusing.

Ada dua syarat, pertama, ada kebijakan strategis pemerintah pusat, sehingga perlu ditampung dalam APBD. Misalnya dalam penanganan pandemi Covid-19, melalui Perpres dan Peraturan Menteri, pemerintah daerah diwajibkan melakukan refocusing anggaran penanganan wabah.  “Yang kedua, kalau terjadi bencana atau yang sifatnya darurat,” imbuh Ruslan.

Baca juga :  Adaptasi Kebiasaan Baru Melalui Pendekatan Budaya dan Gaya Hidup

Sayang, syarat pertama maupun syarat kedua dianggap tidak memenuhi. Semestinya rencana pemerintah untuk bayar utang dan pemenuhan anggaran Badan Riset Inovasi Daerah (Brida) NTB yang tidak boleh dilakukan melalui skema itu.

“Bisa dilakukan tapi melalui APBD Perubahan. Saya tetap konsisten tanya apa dasar hukum mau melakukan refocusing, bukan semau-mau pemerintah daerah,” tegasnya.

Soal ada utang belum terbayar, dia balik menunjuk itu sebagai tanda ada kebobrokan dalam perencanaan keuangan daerah. Seyogianya Gubernur mengikuti saran Mendagri dengan mengeluarkan program atau kegiatan yang bukan kewenangannya dalam APBD 2022. Jika itu dipangkas, utang bisa terbayar. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.