Tamba-Ipat Diminta Upayakan Peningkatan Pendapatan

  • Whatsapp
KETUA Fraksi Gerindra DPRD Jembrana, I Ketut Sadwi Darmawan. foto: ist

JEMBRANA – Pemerintahan Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) yang baru saja berjalan dua bulan dengan berbagai gebrakan, dinilai belum maksimal. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jembrana, I Ketut Sadwi Darmawan, Senin (26/4/2021).

“Pemerintahan masih mencari pola. Visi misi belum kentara karena kendala anggaran, harusnya ini yang dicarikan solusi sehingga visi misi bisa diakomodir dengan anggaran. Jangan sampai bupati sudah aktif ke sana sini untuk sebuah program, namun akhirnya mubasir karena tidak ada anggaran,” ujar Sadwi Darmawan.

Bacaan Lainnya

Dari pengamatannya, sejak mulai bekerja, gerak cepat Tamba-Ipat sejak awal dilantik dengan melakukan upaya-upaya hingga ke luar daerah guna mewujudkan visi misinya. Namun, jika tidak didukung oleh perangkat yang sesuai, maka akan stagnan.

Sadwi Darmawan mengungkapkan, anggaran induk APBD 2021sudah terpatok di pembahasan sebelum Tamba-Ipat terpilih. Dengan kondisi ini, kata dia, terkesan Bupati sudah berlari kencang, tetapi kurang disokong dengan anggaran yang memadai.

“Saya lihat belum terpola. Bupati istilahnya sudah berlari kencang, tetapi tidak disokong dengan perangkat di sekitarnya. Salah satunya anggaran daerah,” jelas Sadwi Darmawan.

Baca juga :  Puluhan Napi Bangli Dapat Remisi Khusus di Hari Natal

Dia menjelaskan, visi misi yang dituangkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), harusnya didukung dengan anggaran kemampuan daerah. Jika rencana program tidak didukung anggaran, tidak akan berjalan visi misinya, stagnan seperti ini setiap tahunnya.

Untuk itu, perlu ada peningkatan pendapatan untuk mewujudkan pola pemerintahan yang diharapkan. “Oleh karena itu, perlu mengkoordinir organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah, guna meningkatkan pendapatan daerah. Kami mendorong agar eksekutif melakukan upaya untuk penyesuaian anggaran dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” katanya.

Anggaran yang sudah terpatok ini, lanjut dia, harus segera dievaluasi dan disesuaikan dengan RPJMD pemerintahan saat ini. Bila dalam upaya itu perlu payung hukum, eksekutif didorong untuk berkoordinasi dengan DPRD sebagai legislator. “Walau kami partai pendukung, tapi kami punya kewenangan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah,” pungkasnya. man

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.