POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pada era demokrasi yang semakin terbuka ini, perempuan Bali harus hadir sebagai perancang kebijakan dan pengambil keputusan. Jadi, bukan lagi sekadar pelengkap dalam ruang politik. Semua bermuara kepada komitmen untuk mewujudkan perempuan tak cuma layak dipilih, tapi juga layak memimpin.
Demikian disampaikan Kepala Kesbangpol Provinsi Bali, I Gede Suralaga, saat membuka Seminar Pendidikan Politik bagi Kaum Perempuan Tahun 2025 di Provinsi Bali, di Kantor Kesbangpol Provinsi Bali, Kamis (17/7/2025). Seminar menghadirkan narasumber Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan; Ketua Umum Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali, Seniasih Giri Prasta; dan anggota Komisi IV DPRD Bali, Putu Diah Pradnya Maharani.
Menurut Suralaga, pendidikan politik bagi perempuan tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral, melainkan sebagai bagian integral dari pembangunan Bali yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pula pilar peradaban. Sejarah Indonesia mencatat kiprah R.A. Kartini, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan banyak perempuan tangguh lainnya yang membuktikan perempuan bukan objek kebijakan, melainkan penggerak perubahan sosial dan politik.
“Seminar hari ini menyediakan ruang belajar, jejaring, dan inspirasi untuk memperkuat peran strategis tersebut. Pendidikan politik bagi perempuan tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral, melainkan sebagai bagian integral dari pembangunan Bali yang menyeluruh dan berkelanjutan,” terangnya.
Era digital membawa tantangan disinformasi, polarisasi, dan politik identitas. Perempuan, dengan kepekaan sekaligus ketegasan prinsip, berpotensi menjadi penyeimbang dan menjaga etika publik, memelihara persatuan, serta memastikan kebijakan berpihak pada kemanusiaan dan keberlanjutan. “Mari kita teguhkan tekad bersama, perempuan tidak hanya layak dipilih, tetapi juga layak memimpin. Mari kita wujudkan demokrasi Bali yang berbudaya, adil gender, dan berkeadaban,” ajak birokrat berpostur sentosa itu.
Dalam pemaparan materi, Lidartawan menyatakan sepakat perempuan harus maju seperti laki-laki dalam kancah politik. Namun, mesti tetap menjaga kewajibannya. “Jangan sampai nanti ada Dinas Pemberdayaan Laki-laki,” kelakarnya.
Dalam lanskap politik, dia menguraikan bagaimana komitmen pemberdayaan perempuan dijalankan di KPU saat Pemilu dan Pilkada 2024. Antara lain membuat TPS yang semua petugas KPPS-nya perempuan. Dia menguraikan, pendidikan politik seperti ini perlu dilakukan supaya masyarakat paham praktik dan tata cara berpolitik.
“Jangan sampai kejadian seperti di Gianyar di Pilkada lalu. Suaminya berniat baik mencobloskan surat suara istrinya, tapi itu melanggar aturan,” bebernya.
Lebih jauh diungkapkan, perempuan di Bali disarankan membentuk Parlemen Watch atau Pengawas Parlemen. Jangan ketika sudah menjabat di eksekutif atau legislatif hanya duduk, diam, dan tidak meningkatkan kemampuan. Dia mengingatkan agar ketika memilih mengabdi di jalur politik harus sudah selesai dengan urusan uang. Selain itu, perempuan jangan ogah memilih perempuan hanya urusan kosmetik.
“Jangan urusan seperti kuteks atau kosmetik yang tidak sesuai selera, lalu tidak memilih calon perempuan. Memilih sesama perempuan itu untuk perbaikan,” sarannya.
Sebagai anggota DPRD Bali termuda, usia 22 tahun, Diah Pradnya Maharani mengajak perempuan bisa berbicara dan berteriak lebih keras daripada laki-laki. Meski sepintas politik identik dengan keributan, dia menyatakan intisari politik adalah negosiasi dan kompromi.
“Perempuan jangan cuma jadi pengikut, harus jadi pemimpin. Sudah ada perempuan presiden,” ajak putri Bupati Gianyar, Made Mahayastra, tersebut. hen
