Bupati Suwirta Hadiri Sosialisasi Penyertifikatan-Pengadaan Lahan Eks Galian C

  • Whatsapp
BUPATI Suwirta menghadiri sosialisasi di Balai Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kamis (8/10/2020). Foto: ist
BUPATI Suwirta menghadiri sosialisasi di Balai Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kamis (8/10/2020). Foto: ist

KLUNGKUNG – Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, menghadiri acara sosialisasi kegiatan penyertifikatan dan pengadaan lahan eks galian C di Balai Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kamis (8/10/2020). Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi terkait rencana pelaksanaan pengadaan lahan pembangunan pengendali banjir di Sungai Unda. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Rudi Rubijaya; Plh Kepala Kantor BPN Klungkung, Ketut Suburjo, serta kepala OPD terkait turut hadir di kegiatan ini.

Menurut Suwirta, sejak awal menjabat, dengan niat tulus dia sangat ingin menyelesaikan permasalahan di lokasi eks galian C. Dia berharap masalah ini bisa cepat selesai, sehingga pembangunan bisa mulai berjalan. Antara lain rencana pembangunan Pusat Kebudayaan Bali yang digagas Pemprov Bali. Suwirta juga sangat bersyukur lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pemerintah pusat, penyertifikatan bisa diselesaikan hingga 50 persen.

Bacaan Lainnya

“Normalisasi sungai ini sangat perlu secepatnya dilakukan, mengingat sudah ada dukungan dari pemerintah pusat berkat komunikasi dari Pemerintah Provinsi Bali. Kesempatan ini jangan kita lewatkan, apalagi anggaran untuk memulai pembangunan normalisasi sungai sudah ada,” ajaknya.

Kepada Badan Pertanahan Nasional Kanwil Klungkung, Suwirta minta segera menyiapkan data warga yang harus melengkapi dokumen untuk proses penyertifikatan dan pengadaan tanah. Dengan sistem jemput bola, sebutnya, petugas BPN langsung mendatangi warga untuk melengkapi berkas dan dokumen yang diperlukan.

Baca juga :  Bangkitkan Perajin Berinovasi, Dekranasda Fasilitasi Pameran Kerajinan

“Rencana besar Pemprov Bali bersama pemerintah pusat untuk membangun Pusat Kebudayaan Bali harus kita dukung, dengan secepatnya menyelesaikan proses penyertifikatan dan pengadaan lahan,” tegas Bupati asal Nusa Ceningan ini.

Ketut Suburjo menambahkan, sejak 2019 dilakukan penyertifikatan melalui PTSL. Namun, belum bisa 100 persen, karena banyak tanah warga yang tergenang air. Ada pula persyaratan atau dokumen yang belum dilengkapi warga. Dengan pengadaaan tanah ini, ada dua kegiatan berbeda yakni program PTSL 2019 dan program pengadaan tanah.

Masing-masing program ini, terangnya, memerlukan dokumen dan berkas yang berbeda-beda. “Dengan demikian, saya berharap kerjasama warga pemilik lahan dan petugas BPN dalam menyiapkan dan melengkapi dokumen yang diperlukan petugas kami, yang akan turun langsung menemui warga,” ulasnya.

Hal senada disampaikan Rudi Rubijaya. Dia berkata kegiatan PTSL untuk wilayah Bali selesai pada 2019. Perihal masih ada warga belum bisa memperoleh sertifikat lahan, menurutnya, hal itu karena ada dokumen belum dilengkapi. Selain itu, imbuhnya, batas-batas tanah yang belum dapat dipastikan akibat kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan.

Pemprov Bali, ungkapnya, menaruh harapan besar supaya proses pendataan segera bisa diselesaikan, sehingga pembangunan bisa secepatnya dilakukan. Dia pun berharap warga bisa segera melengkapi dokumen, baik itu untuk proses sertifikasi maupun pengadaan tanah. “Kedua kegiatan ini sama-sama butuh dokumen pendukung. Petugas kami akan turun langsung untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dibutuhkan sebagai legalitas,” janjinya. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.