POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) memberi atensi serius terhadap potensi terjadinya lonjakan pengangguran di daerah, sebagai dampak terjadinya pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Salah satunya dari para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terancam tidak bisa digaji. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II ADPSI di Hotel Prime Plaza, Denpasar Selatan, yang dibuka Wamendagri Akhmad Wiyagus, Senin (29/6/2026).
Ketua Umum ADPSI, Buky Wibawa Karya Guna , mengatakan, ADPSI menyadari pemerintah pusat tengah membenahi sektor fiskal demi kepentingan nasional yang sedang diperjuangkan. Kendati demikian, kebijakan pengetatan anggaran tersebut diingatkan agar tidak sampai mengorbankan masyarakat kecil di daerah, terutama terkait beban pembiayaan infrastruktur dan gaji pegawai yang kerap memicu persoalan di daerah. Dia menyatakan tentu saja sepakat dengan pusat, sekuat tenaga jangan sampai ada pengangguran baru.
“Makin masyarakat berdaya, beban pemerintah akan semakin kecil. Jadi, sama-sama kerja keras memulihkan fiskal dari daerah,” tegas politisi Gerindra tersebut usai pembukaan Rakernas.
Menurut Buky, di tengah keterbatasan anggaran akibat pemotongan TKD, pemerintah daerah tidak boleh melupakan fungsi pemberdayaan masyarakat selain fungsi pelayanan dan pembangunan. Di sisi lain, dia menilai keterbatasan ruang fiskal ini justru menjadi tantangan bagi kepala daerah, untuk lebih kreatif menelurkan gagasan agar program pembangunan tidak mandek. Salah satu solusi konkret yang ditawarkan adalah melakukan pemetaan dan optimalisasi terhadap aset-aset daerah yang selama ini pasif, agar bisa dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru.
“Jangan sampai aset daerah kita itu pasif. Masih banyak lahan tidak produktif milik pemerintah yang bisa dikembangkan menjadi potensi PAD, termasuk dari sektor pajak kendaraan motor dan sebagainya,” ujar Buky mencontohkan langkah yang sedang didorongnya di Jawa Barat.
Apakah soal TKD itu menjadi salah satu rumusan rekomendasi ADPSI ke pemerintah? “Mudah-mudahan, nanti kita rumuskan setelah mendengar paparan dari narasumber,” jawabnya dengan artikulasi hati-hati.
Senada dengan itu, Sekjen ADPSI, Fahmi Hakim, menjelaskan, Rakernas II ini merupakan momentum konsolidasi organisasi untuk merumuskan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah. ADPSI memastikan seluruh jajaran DPRD se-Indonesia berkomitmen penuh mendukung program prioritas Asta Cita Presiden. “Hari ini dalam rangka menyatukan bangsa, nanti kita lihat, kami akan rumuskan beberapa rekomendasi kepada pemerintah daerah,” sambungnya.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, selaku tuan rumah, menyampaikan apresiasinya atas dipilihnya Bali sebagai lokasi Rakernas yang juga menjadi dukungan langsung terhadap sektor pariwisata. Dalam konteks fiskal, pria yang akrab disapa Dewa Jack ini menegaskan akan memanfaatkan momentum ini untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi Bali, yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah penghasil bumi.
“Pariwisata tidak bisa dihitung sama dengan hasil bumi. Secara devisa Bali menyumbang 160 triliun per tahun, ini juga jadi tema ke depan agar fiskal pusat terhadap Bali lebih diperhatikan,” tandasnya. hen
