SK Penetapan Bendesa Adat Undisan Kelod Cacat Hukum, Paruman Dihadiri Utusan “Hantu”

  • Whatsapp
DAFTAR Hadir Rapat Musyawarah Desa Undisan Kelod. Foto: ist
DAFTAR Hadir Rapat Musyawarah Desa Undisan Kelod. Foto: ist

BANGLI – Sejumlah krama Adat Undisan Kelod, Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Bangli melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dalam musyawarah penetapan dan pengukuhan prajuru Desa Adat Undisan Kelod periode 2019-2024 ke kepolisian. Kasus ini awalnya dilaporkan ke Polda Bali, tapi karena peristiwanya di wilayah Bangli maka penanganan dilimpahkan ke Polres Bangli.

Salah seorang warga yang tanda tangannya dipalsukan, Made Pageh, Minggu (30/5/2021) mengatakan, namanya masuk dalam daftar hadir musyawarah/paruman desa adat untuk membahas permohonan SK pengakuan prajuru ke Majelis Desa Adat (MDA). Hal itu terungkap ketika salah seorang temannya menanyakan lewat grup WA menanyakan “kapan dia menjadi kelian dadia?” Padahal selama ini dia anggota pecalang.

Bacaan Lainnya

Setelah membaca satu per satu dalam daftar hadir tersebut, ternyata benar dia tercantum sebagai peserta “hantu” karena disebut selaku kelian dadia. Pageh heran namanya masuk dalam daftar hadir, padahal tidak pernah mendapat undangan ataupun hadir dalam rapat dimaksud. “Bukan hanya saya, ada beberapa orang anggota pecalang tapi dicantumkan sebagai kelian dadia,” jelasnya.

Pageh menguraikan, dalam daftar tercantum 46 orang, tapi yang hadir dan tanda tangan sebanyak 25 orang. Ada tiga anggota pecalang yang tercantum sebagai kelian dadia di daftar itu. Pageh pun sempat menyampaikan kepada Ketua Pecalang, tapi tidak mendapat jawaban. “Saya sempat minta petunjuk ke kelian dan minta diantarkan ke Bendesa Adat untuk klarifikasi. Waktu itu Bendesa Adat baru kemarinnya pulang dari rumah sakit,” ungkapnya.

Baca juga :  Enam Mesin Pompa Air Dikerahkan Tangani Banjir di Bypass Ngurah Rai Jimbaran, Wabup Suiasa Perlu Kajian Komprehensif

Karena lama tidak mendapat jawaban, kejadian itu lalu dilaporkan ke Polda Bali pada 26 April lalu. Langkah hukum ditempuh untuk mencari titik terang dan masalah dapat dituntaskan.

Warga lainnya, Komang Adi Atmaja, menambahkan, langkah hukum dilakukan untuk meluruskan hal yang tidak sesuai aturan. Dia menyebut proses penetapan Bendesa tidak melalui proses yang benar. Tanpa ada paruman, tapi keluar SK penetapan prajuru adat. Hal ini sempat dikonfirmasi ke MDA, dan dari sana terungkap adanya dokumen usulan yang menyertakan daftar hadir peserta musyawarah, yang sebagian kecil pesertanya diduga palsu. “Kami ingin mekanisme pencalonan agar dijalankan sesuai Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat,” lugasnya.

Sebagai catatan, masa bakti Bendesa Adat berakhir pada 2019 lalu. Kemudian pada Desember 2020 terbit SK MDA Provinsi Bali Nomor 261/SK-K/MDA-P Bali/XII/2020 tentang penetapan dan pengakuan Prajuru Adat Undisan Kelod masa bakti 2019-2024. Berdasarkan SK tersebut, I Wayan Budiartha ditetapkan sebagai Bendesa Adat Undisan Kelod, disertai PetajuhPenyarikan danPatengen Desa Adat.

Kapolres Bangli AKBP, IGA Dhana Aryawan, yang dimintai tanggapan, menyatakan saat ini penyelidikan dijalankan dengan mintai keterangan sejumlah saksi. 15 warga Undisan Kelod dan dua orang dari MDA Kecamatan Tembuku juga sudah dimintai keterangan.“Total 17 saksi telah diminta klarifikasi dan akan kami agendakan kembali untuk klarifikasi Ketua MDA Bangli,” urainya.

Baca juga :  Presiden Jokowi: Kepulangan Buruh Migran dan ABK Diawasi Ketat

Di kesempatan terpisah, Bendesa I Wayan Budiartha yang dimintai konfirmasi soal laporan warganya ke polisi itu, mengaku hal itu hanya kesalahpahaman belaka. Disinggung mekanisme pemilihan Bendesa yang dinilai tidak sesuai aturan, Budiarta tidak bersedia berkomentar banyak, pun minta tolong agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan.

“Tolong jangan lagi dibesar-besarkan, cukupkan saja, hanya kesalahpahaman saja,” pintanya tanpa merinci salah paham yang dimaksud dalam pernyataan itu.

SK Bendesa Bisa Ditinjau Ulang

Bilahasil penyelidikan kepolisian kemudian menemukan bukti ada pemalsuan tanda tangan dalam proses paruman, SK Bendesa Adat Undisan Kelod dapat ditinjau ulang oleh Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi. Penegasan itu disampaikan Bendesa Madya MDA Bangli, Ketut Kayana, Minggu (30/5/2021). Namun, Kayana tetap berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara adat, dengan melibatkan peran dari Kerta Desa.

“Jika dalam perjalanannya ada hal-hal di luar ketentuan dan tidak sesuai dengan aturan maupun mekanisme pelaksanaan, maka SK Bendesa Adat bisa ditinjau kembali. Urusan pemalsuan tanda tangan itu bukan ranah kami, itu sudah ditangani kepolisian,” sebutnya.

Menurutnya, bendesa adat ditetapkan melalui SK yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi Bali. SK tersebut terbit berdasarkan usulan desa adat ke MDA Provinsi melalui MDA kecamatan dan kabupaten. SK dari MDA Provinsi, jelasnya, ada dua jenis; SK ngadegang bendesa adat yang baru dipilih, dan SK bagi bendesa yang jabatan masih panjang. Setelah terbitnya Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat di Bali, maka setiap bendesa adat harus dibuatkan SK. Bendesa adat yang jabatannya belum berakhir pada 2019 mengajukan permohonan pengakuan.

Baca juga :  Antis Dukung Pemulihan Industri Pariwisata Indonesia Melalui Penerapan Protokol Kesehatan

Pentingnya SK untuk bendesa adat/prajuru, jelasnya, berkaitan dengan alokasi dana dari Pemprov Bali kepada masing-masing desa adat. Dana BKK Provinsi ditransfer langsung ke desa adat, kemudian pengamprah dilakukan oleh bendesa dan bendahara yang memiliki legalitas. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.