POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Peran pers sangat penting dalam menyampaikan informasi, khususnya tahapan-tahapan Pemilu. Untuk itu, Bawaslu Gianyar menggandeng insan pers dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan, di Ubud, Jumat (19/5/2023).
Pers, sebutnya, bisa menjalankan fungsi sebagai pengawas pemilu, jadi satu barisan dengan Bawaslu. Terlebih saat ini tahapan pemilu sedang berjalan ketika masyarakat sedang haus akan informasi. “Pers menjadi media yang paling tepat menyampaikan segala informasi yang layak dan komprehensif,” katanya.
Selain insan pers, Bawaslu Gianyar juga memiliki jajaran pengawas di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Mereka punya tiga komisioner di tujuh kecamatan dan 70 pengawas kelurahan dan desa. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan pencalegan saat ini, Bawaslu fokus pengawasan pada administrasi kependudukan. Misalnya pemilih yang KTP ganda, pemilih meninggal dunia tapi masih tercatat, serta permasalahan administrasi kependudukan lainnya. “Untuk syarat pencalonan, kami atensi dugaan penggunaan dokumen palsu,” lugasnya.
Bawaslu Gianyar juga sedang menelusuri keabsahan syarat maupun dokumen mantan narapidana yang ikut pencalegan. “Ada dua bacaleg yang kami atensi,” imbuhnya.
Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora, menambahkan, pers sebagai pilar demokrasi keempat bukan sebagai penyelenggara pemilu. “Pers berada di luar pagar pemilu. Maka itu pers bersifat independen dalam konteks pemberitaan. Pers mendorong demokrasi bisa berjalan objektif sesuai relnya,” jelasnya.
Dia berpesan kepada pers untuk bersinergi dengan Bawaslu memantau kecurangan pemilu. Pers mengambil fungsi edukasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, dan harus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu yang berkualitas. “Terutama membuka mata masyarakat agar saat pencoblosan itu betul memilih berdasarkan hari nurani, tidak di bawah tekanan. Tidak terpengaruh politik uang,” ajaknya.
Guna mendorong pemilu yang berkualitas dan bermartabat, pers bisa mendorong masyarakat mewacanakan dinamika politik. Dia mengklaim 73 persen masyarakat masih percaya pers, karena itu penting menggandeng media. Produk media bisa dipertanggungjawabkan, beritanya terverifikasi dan terkonfirmasi. “Sedangkan medsos cukup pakai media sampaikan informasi saja. Karena medsos, apalagi dibuat oleh akun tak jelas, pasti tujuannya tak jelas, hanya ingin sekadar viral,” tegasnya seraya mengajak pers meminimalisir hal yang bisa mencederai demokrasi. adi
