JEMBRANA – Fraksi-fraksi di DPRD Jembrana memberikan pandangan umumnya terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dalam rapat paripuran II DPRD Jembrana, Senin (4/7/2022). Salah satu yang menjadi sorotan kalangan legislatif adalah Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang dinilai tidak sedikit.
Fraksi Kebangkitan Persatuan yang diketuai H. Muhamad Yunus dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh Mujahidin menilai Silpa yang mencapai lebih dari Rp128 miliar, jumlahnya lumayan besar.
“Kami meminta Bupati dan segenap OPD untuk meningkatkan sistem efektivitas, pengendalian internal, sesuai dengan peraturan-perundang undangan dan mempertajam sistem efektivitas manfaat APBD dalam meningkatkan derajat dan kemakmuran rakyat,” ungkapnya.
Hal serupa menjadi pandangan umum Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Ni Wayan Witri yang juga menyoroti pencapaian belanja daerah sebesar 92,03 persen atau sebesar Rp1,035 triliun dari target Rp1,125 triliun.
“Perlu evaluasi jinerja OPD secara menyeluruh guna memaksimalkan serapan anggaran dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai visi misi Kabupaten Jembrana untuk mewujudkan masyarakat Jembrana bahagia,” ungkapnya.
Begitu juga Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra, I Ketut Sadwi Darmawan, yang menyoroti penyerapan APBD yang dinilai kurang maksimal. Sehingga pengadaan atau pengerjaan infrastruktur ada yang tertinggal.
“Kami berharap pada tahun anggara 2022 dan seterusnya agar disiplin anggaran untuk pelaksanaan proram yang dibingkai Perda tentang APBD dapat ditegakkan sejak perencanaan dan penganggaran hingga realisasinya,” jelasnya.
Pandangan Fraksi PDIP yang dibacakan oleh I Ketut Sudiasa juga menyoroti Silpa tahun 2021 yang dinilai sangat besar dibandingkan Silpa tahun sebelumnya. Ada sejumlah catatan dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh Ni Komang Sri Kendel.
“Peningkatan Silpa yang signifikan bukan berarti menjadi suatu kewajaran. Akan tetapi, segala upaya yang dilakukan antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh stakeholder yang ada harus kongkret,” paparnya.
Ditekankan pula, pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan harus berpihak pada masyarakat dan sepatutnya disesuaikan dengan kebutuhan riil Kabupaten Jembrana,” ungkapnya. Fraksi PDIP memohon agar Bupati Jembrana memaparkan langkah-langkah agar tidak terjadi jumlah Silpa di tahun berikutnya.
Fraksi Demokrat Jaya yang diketuai I Ketut Catur menyoroti perencanaan dan eksekusi kegiatan di masing-masing OPD yang berpengaruh menyebabkan terjadinya Silpa. Dalam pemandangan umum yang dibacakan I Komang Gde Leon Satriana Wijaya melihat masih ada keragu-raguan.
“Ke depan dalam perencanaan di masing-masing dinas agar dibuat secara matang, sehingga dalam eksekusinya tidak terkesan ragu-ragu, yang mengakibatkan Silpa,” tandasnya. man
